Friday, December 09, 2005

Belajarlah dari Manajemen Masjid

Mengapa orang banyak takut mengambil uang masjid? Mungkin karena takut mendapat bala dan celaka menerima sumpah atau kutukan dari masyarakat. Apalagi yang menyumpah itu orang semasjid yang doanya Insya Allah pasti ada yang makbul. Lalu mengapa pula sebagian para pejabat tidak takut mengkorup uang rakyat dan mendapat sumpah serapah dari masyarakatnya?. Jawabnya, bisa jadi mereka telah kebal sumpah karena telah mengucapkan sumpah saat dilantik dulunya.

Selain takut mendapat celaka, orang ogah mengkorup uang masjid karena memang sulit untuk mengambilnya dan keberadaannya mendapat pengawasan melekat (waskat) dari masyarakat. Buktinya, setiap uang masuk dan uang keluar selalu tertulis dengan rapi di papan pengumuman masjid. Jelas berapa honor untuk kegiatan ceramah, honor bulanan garin (penjaga masjid), beli cat sampai ke bentuk kecil lainnya.
Hebatnya lagi, papan pengumuman itu letaknya di tempat yang dapat dibaca oleh siapa saja meskipun sebenarnya masyarakat sendiri tidak begitu getol untuk mempertanyakannya.

Tidak hanya sampai di situ, tiap kali menjelang khutbah shalat Jumat atau wirid mingguan, pengurus masjid selalu tampil dihadapan jemaah dan menyampaikan neraca keuangan dalam satu Minggu kepada publik. Maksudnya tentu selain transparansi, agar masyarakat tahu bahwa dana masjid telah digunakan untuk sejumlah keperluan dan mudah-mudahan jemaah bersimpatik ramai-ramai ikut menyumbang.

Hal ini hanyalah miniatur atau sebagian kecil dari ajaran Islam yang mengajarkan kepada kita arti transparansi dalam keuangan. Seperti halnya dengan shalat berjamaah yang mengajarkan kepada kita tentang miniatur kepemimpinan dalam Islam. Makmum dengan bekal iman dan kepercayaanya mengikuti semua gerakan imam dan tetap melakukan kontrol kalau-kalau sang imam batal dan salah dalam shalat. Imam pun berdirinya tidak jauh-jauh dari makmum dan sewaktu-waktu siap mundur kalau ada yang lebih berkualitas dari dirinya.

Uang masjid mungkin berbeda dengan uang APBD Riau. Apalagi dalam pengelolaannya. Selain mudah ditilep, jumlahnya juga sangat besar dari kas Masjid. Menariknya lagi, meskipun dana APBD kerap disebut dengan uang titipan masyarakat yang pengelolaannya diserahkan kepada pejabat, namun sampai sekarang tidak banyak masyarakat yang tahu kemana perginya dana itu, apa manfaatnya secara riil bagi masyarakat dan lainnya.

Usut punya usut, ketidakjelasan itu pula yang diduga menjadi salah satu penyebab mengapa pengajuan RAPBD Riau tahun 2006 tertunda penyampaiannya yang nyaris sampai ke penghujung tahun 2005. Masalahnya, ada yang tidak beres dengan laporan keuangan dan proyek yang dikelola oleh satuan kerja di jajaran Pemprov Riau. Terlalu banyak dana yang perlu dicarikan kwitansi dan alasan penggunaannya. Bahkan ada yang pusing dalam menggunakan anggaran sehingga tetap utuh sampai akhir tahunnya. Sebagai sebuah institusi daerah yang jauh lebih besar dari sebuah masjid yang hanya terdiri dari beberapa orang pengurus, seharusnya pejabat kita malu, karena kelalaian ini nyaris berulang setiap akhir tahunnya.

Masalahnya tentu akan menjadi lebih sederhana kalau mereka meniru manajemen masjid. Di mana tiap penggunaan anggaran langsung diumumkan kepada publik dan pejabatpun nyaman kalau diminta pertanggung jawaban. Kalau sudah transparan, preman pun mungkin akan berpikir dua kali dan kehilangan alasan untuk memeras pejabat meminta uang tutup mulut.

Thursday, December 08, 2005

Habis Hujan Datanglah Banjir

BAGI Provinsi Riau hanya ada dua fenomena musim yang tak pernah bisa tertangani selama ini. Ketika musim panas atau kemarau datang, serangan kabut asap tak bisa teratasi akibat hutan dan lahan tidur membara karena terbakar. Sebaliknya, ketika musim hujan datang, banjirpun tak bisa terelakkan. Jangankan berjam-jam, apalagi berhari-hari, satu jam saja hujan turun, semua sudah tergenang di mana-mana.

Seperti yang terjadi dua hari silam (Riau Mandiri, 8/12), sebagai ibukota dan pusat pemerintah Provinsi, kondisi kota Pekanbaru sungguh menyedihkan setelah diguyur hujan lebat sekitar dua jam. Seluruh jalan-jalan protokol, seluruh kawasan yang menjadi kebanggaan Riau, tergenang air alias kebanjiran.

Sebutlah sajalah, mulai dari Jalan Sudirman, Jalan Tuanku Tambusai, Jl KH Ahmad Dahlan dan Jalan Riau, seluruhnya 'berkuah air'. Bahkan, di depan kantor Walikota pun tak luput dari banjir. Akibatnya tidak ada lagi kawasan di pusat kota yang aman untuk dilewati ketika musim hujan datang, karena banjir mengepung di mana-mana.

Kepada koran ini banyak warga masyarakat yang sangat prihatin dengan permasalahan banjir yang sepertinya tidak mendapat perhatian dari pemerintah, apakah Pemko Pekanbaru ataupun Pemprov Riau. Dulu, kata sejumlah warga, kondisi Pekanbaru di saat musim hujan tidak separah ini. Semestinya dengan pembangunan yang semakin pesat, tentu akan diiringi dengan penataan kota yang semakin baik pula, termasuk masalah drainase jalan.

Menurut hasil survei Kimpraswil Kota, diperkirakan terdapat 60 titik banjir pada tahun 2005 ini di Pekanbaru. Dan jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah seiring semakin banyaknya kawasan-kawasan baru yang dibuka sebagai pemukiman masyarakat. Selain titik banjir yang terus bertambah, drainase yang ada saat ini juga sudah tak memungkinkan lagi, baik panjang maupun ukuran kedalamnya.

Menurut pemikiran kita, penanganan banjir ini semestinya tak boleh berhenti dan harus tetap menjadi skala prioritas bagi Pemko Pekanbaru maupun Pemprov Riau sendiri. Sebab, bila banjir tak bisa ditangani atau terus terjadi dari waktu ke waktu, maka cost yang harus dikeluarkan untuk mengatasi dampak banjir itu sendiri akan lebih mahal lagi.

Untuk membuat Pekanbaru bebas banjir tentunya diperlukan pengkajian yang lebih mendalam dan komprehensif, bukan sekedar mengucurkan dana untuk memperbesar drainase yang sudah ada atau membuat drainase-drainase baru tanpa jelas ke mana airnya akan mengalir. Sebab, masalah banjir tidak hanya sebatas selokan yang tersumbat atau drainase yang kecil, tetapi juga terkait penataan kota.

Tidak bisa dipungkiri bahwa lemahnya pengawasan atau pemberian izin kepada para pengembang yang terlalu mudah untuk pembangunan komplek-komplek perumahan tanpa memperhatikan kawasan hijau, mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air. Sehingga begitu hujan datang, tak ada lagi tempat bagi air untuk mengalir, kecuali menggenang dan terus tergenang hingga akhirnya menjadi banjir.

Persoalan ini akan terus terjadi sepanjang tidak ada komitmen dan keseriusan yang jelas dari pemerintah dan instansi terkait. Sebab musim kemarau dan musim hujan akan terus terjadi sebagai sebuah siklus alam. Tinggal lagi, apakah kita akan terus berbanjir-ria bila musim hujan datang atau 'makan' kabut asap di sisi lain ketika musim kemarau datang.

Hari Anti Korupsi Memperingati Apa?

Tanggal 9 Desember ditetapkan sebagai Hari Anti Korupsi. Tidak ditahui siapa pemrakarsa penetapan tangal 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi, tidak jelas pula mengapa tanggal 9 Desember itu dipilih menjadi Hari Anti Korupsi, namun yang lebih tidak jelas lagi adalah apa yang sebenarnya diperingati pada Hari Anti Korupsi tersebut?

Kalau untuk mengingatkan warga negara Indonesia bahwa korupsi itu perlu diwaspadai, rasanya tak perlu, karena sudah hampir tiap hari mereka disuguhi teater korupsi,bahkan banyak yang ikut-ikutan melakukan korupsi, misalnya korupsi waktu atau korupsi janji. PNS misalnya, banyak yang lebih suka di warung kopi daripada di kantor. Sudahlah suka datang terlambat dan pulang lebih cepat, mereka juga tak sepenuhnya berada di kantor dan bekerja menjalankan roda administrasi negara.

Lantas untuk apa Hari Anti Korupsi? Apakah bisa hari itu dijadikan sebagai tonggak pengingat agar orang tak menyerah melawan aksi korupsi? Bagaimana hal itu bisa dilakukan, dan efektif, kalau realita yang berkembang justru seperti berpihak kepada para pelaku korupsi, karena banyak yang mendapat keuntungan atau bagian dari perilaku korupsi tersebut. Orang yang dituduh korupsi, polisi yang memeriksa mereka, jaksa yang menuntut mereka, hakim yang menyidangkan mereka, para pengacara yang membela mereka, para dokter yang siap sedia dengan surat keterangan sakit dan diagnosa kesehatannya, wartawan yang memberitakan, preman yang dibayar untuk mengamankan, para simpatisan yang suka datang sesekali dan dibantu sekolah anaknya, pengurus rumah ibadah yang dibantu membangun rumah ibadah, yayasan sosal yang menganggapnya dermawan karena suka membantu tanpa peduli dari mana asal uang bantuan tersebut, para sipir di penjara yang dengan senang hati jadi pelayannya karena kemurahan hatinya, dan seterusnya. Semua pasang badan melindungi dan menegakkan citra terhormat sang koruptor.

Dengan realitas yang sedemikian telanjang bagaimana mungkin perilaku korupsi bisa diberantas di negeri ini? Bagaimana mungkin memberantas suatu fenomena kontroversial yang justru telah dijadikan sumber penghasilan, bahkan sandaran hidup, bagi sebagian orang, karena beratnya beban hidup itu sendiri?

Atau mungkin Hari Anti Korupsi tersebut sengaja diciptakan untuk menyenang-nyenangkan hati saja? Bahwa meski tidak berdaya memberantas korupsi, karena suka korupsi juga, paling tidak kita punya momen yang menunjukkan bahwa kita sebenarnya juga tidak suka korupsi, tapi terpaksa menyukainya karena desakan kebutuhan dan keinginan hidup, dan hal itu diperlihatkan dengan menciptakan sebuah hari yang khusus untuk bersikap anti korupsi. Lalu hari itu kita kumandangkan ke mana-mana agar dunia tahu bahwa kita juga menolak perilaku korupsi. Selanjutnya, pada 364 hari lainnya, sesudah dan sebelum tanggal 9 Desember, kita korupsi lagi sambil menghibur diri bahwa paling tidak kita punya sebuah hari yang khusus untuk bersikap anti korupsi, tapi tetap saja melakukan korupsi, karena sikap dan aksi adalah dua hal yang berbeda, alias bukan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Lagipula, satu hari itu cukup berarti, karena bermakna 24 jam, atau 1.440 menit, atau 86.400 detik. Cukup lama kan?
Meski demikian, sebagai sebuah kreativitas, kita patut mengacungkan jempol pada pemrakarsa Hari Anti Korupsi, karena paling tidak dia terus menyalakan harapan bahwa perilaku korupsi bisa dilawan da sikap anti korupsi bisa ditumbuhkan. Namun, acungan jempol ini tentu hanya pantas diterimanya kalau kreasinya itu benar-benar didasarkan pada niat dan tekad yang jujur untuk memberantas perilaku korupsi dan bukan menciptakan peluang korupsi baru untuk dirinya sendiri, karena sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang atau lembaga yang tadinya sangat menggebu-gebu menentang perilaku jahat, malah terpuruk dalam kejahatan itu sendiri setelah dia merasakan nikmatnya berenang dalam aksi kejahatan tersebut. Seperti LSM anti korupsi yang justru menjadi korup setelah merasakan nikmatnya bantuan para donator dan model-model pendekatan finansial dari orang-orang atau lembaga korup yang mereka kritisi, sebab seperti kata orang bijak, setiap orang ada harganya. Selamat Hari Anti Korupsi.

Tuesday, December 06, 2005

Malin(g) Ku(u)ndang

Entah sumpah serapah yang keberapa lagi terlontar dari pedih hati masyarakat yang selalu tergores oleh ucap, tingkah, tindak yang tidak amanah, dari orang-orang yang diberi kuasa (legislatif) menjalankan amanah rakyat, untuk mewujudkan kehidupannya yang lebih baik. Dr (HC) Tenas Effendi menyentil mereka dengan bait pantun : “Ada Melayu mewakili rakyat/ bercakap pandai, berpidato pun hebat/ sayangnya kurang memperhatikan umat/ amanah sumpah banyak tak diingat”. Koreksi yang begitu menyentuh pun senyap atas semilir ambisi dalam bingkai kuasa yang dikompetensikan.

Sakit negeri ini memang kelewat parah. Kritisi masyarakat terhadap prilaku, peran dan fungsi legislatif, tidak lagi dianggap suatu responsibility amanah kepada rakyat (pemberi kuasa), malahan dianggap sebagai suatu tantangan dari digdjaya yang dimiliki oleh “Pendekar mabuk” di legislatif. Polemik ‘maling mengaku rampok’ berteriak-teriak mencari pembenaran dan mencari kambing- kambing yang harus diwarnai menjadi hitam yang sangat vulgar, sehingga tidak ada lagi ruang untuk saling wa tau syaubilhaqi (nasehat-menasehati dalam kebenaran). Yang ada celoteh ‘dungu’ keluar dari hati yang digelayuti amarah untuk menutupi lubang-lubang ‘kebusukan’ yang ter-struktur. Entah pencerdasan apa yang sedang dipertunjukan kepada rakyat, kita tak tahu.

Jabatan dan posisi bagi sebagian orang merupakan ‘rezeki’ yang sangat bernilai ekonomis dan sosial. Dengan safari dan mobil dinas seseorang merasakan, mempunyai kekuatan gaib yang mendorong kepercayaan dirinya (superiority) melebihi orang lain. Membusungkan dada, mendongak ke langit tanpa merasa berdosa sambil meludahi keringat pedagang, petani, supir, nelayan, guru, yang penghasilannya selalu dipungut untuk distribusi, atas nama PAD yang merupakan bahagian dari sumber APBD. Sebagian dari dana rakyat jelata itu, dipakai membeli baju safari dan mobil dinas yang mereka pakai.

Rakyat jelata berharap, tetesan keringatnya dipergunakan untuk chasanul khatimah (contoh yang baik) atas suatu prilaku politik yang mempunyai budaya malu, sehingga baju atau mobil dinas tidak dipakai untuk pergi ke salon, ke pasar, mengantar anak sekolah, atau duduk dan kongkow-kongkow di hotel berbintang, yang sama sekali tidak mempunyai korelasi dengan kedinasan. Andai saja Umar bin Aziz menjadi khalifah (pemimpin) di negeri ini, mungkin mereka sudah direjam. Umar bin Azis matikan suluh (lampu) Negara, untuk bicara dengan anaknya tentang urusan pribadi, sehingga cahaya lampu dinaspun tidak berhak mereka nikmati. Kita baru punya pemimpin yang pandai mengaji tapi belum teruji.

Ada juga pemimpin kita seperti yang dilukiskan Tenas Effendi dalam pantunnya : “Sebenarnya banyak melayu terkenal/ gelar berderet ilmupun handal/ tapi karena takut dicekal (di recall)/ dirinya selamat rakyat terjungkal” .

Maka tidaklah asing bagi rakyat jika sang ketua dari perkumpulan “pendekar mabuk” itu, selalu mencari pembenaran/justifikasi, atas sikap tindak dan prilaku anggotanya. Walaupun dia sendiri tidak berbuat seperti apa yang dilakukan anggotanya, tetapi pembelaan yang dilakukannya mengaburkan sikap yang mungkin selama ini putih menjadi abu-abu. Malahan kita khawatir lambat laun sikap itu menjadi hitam, karena gosong oleh sengatan dan desakan keinginan untuk tetap mempertahankan posisinya sebagai ketua. Peringatan Tenas Effendi orangtua negeri, tak lagi terbaca : “Ada Melayu hidup berjaya/ karena mau bermuka dua/ kemari memuji kesana memuja/ kaumnya melarat ia tak kena”.

Akhirnya apa yang dilakukan anggotanya diluar yuridiksi legislatif, ikut mempromosikan potensi Riau bersama BPI, dicarikan alasan pembenaran dari study banding menjadi marketing banding. Oleh UU, kegiatan itu mutlak menjadi tanggung jawab politik dan hukum eksekutif, sementara tugas legislatif justru mengawasinya bukan pula ikut menjadi staff pemasaran (promosi) BPI. Kayaknya sang ketua perlu berkaca kembali kepada UU tentang peran dan fungsi, hak dan kewajiban legislatif, yang diatur dalam undang-undang No 22 tahun 2003, tentang susunan kedudukan anggota DPR, DPRD Tk I, DPRD Tk II, agar prilaku anggota legislatif mempunyai kepastian peran dan fungsi, yang melahirkan kemajuan akal budi. Tidak dalam kebimbangan panjang yang tak menentu, seperti syair nasib melayu karangan Tenas Effendi : “Nasib melayu tak menentu/ terombang-ambing sepanjang waktu/ dikatakan mundur nampaknya maju/ pusaka punah satu persatu”.

Negeri yang ber-adat-kan Islam ini tentunya harus menjadi negeri Rahmatan lil Alamin. Dengan konsisten (istiqomah) melaksanakan dogma-dogma keagamaan seperti apa yang dinyatakan Muhammad SAW tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Artinya, Muhammad SAW tentunya tidak menyuruh orang di negeri ini mengadopsi situasi yang penuh intrik, suap, penggelapan, penggelembungan dan pengelabuan, dengan cara menekan, memeras dan memangsa sesama seolah menjadi kebutuhan, sehingga dimensi hidup dilumuri dengan penipuan dan membuat Sun Tzu membenarkan cara mereka dengan memberikan jurus baru, “Gunakan mata-mata dan lakukan pengelabuan dalam setiap usaha” agar orang-orang yang consent mengatasi kekusutan ini dapat dimarjinalkan.

Tentu yang perlu kita tiru adalah komitmen yang kuat untuk membersihkan negeri ini. Seperti yang disarankan Wu Tzu Hsu kepada rajanya Fuy- ch’ai, beberapa abad yang lalu, orang yang bandel dan kurang ajar yang melakukan pembodohan dan pemiskinan masyarakat secara sistematika dan ter-struktur memanfaatkan kekuasaan, jabatan dan fasilitas negara ‘harus dibabat’, agar tak lagi benih-benihnya ditanah. Hal serupa juga terjadi di Eropa. Di Inggris pada abad 19, juga diterapkan hukum keras bagi penyalahgunaan fasilitas dinas. Seseorang bisa dihukum mati hanya karena membawa pulang satu rim kertas seharga lima schilling.

Pada tahun 213 SM, perdana Menteri Cina Li Siu mengambil dan mengencingi topi para “cendikiawan” (pejabat) yang pandai, berpidato pun hebat tetapi melanggar sumpah dan amanah. Li Siu melakukan therapy dengan memecahkan telur pakai godam. Pengetahuan inilah yang disarankan oleh Muhammad SAW untuk dipelajari, agar kejayaan masa lalu negeri ini tak layu, seperti dikhawatirkan Tenas Effendi : “ Segitulah nasib orang Melayu/ bagaikan pohon semakin layu/ jayanya tinggal di masa lalu/ masa hadapan belum tahu” . Nauzubilla Minzalik Summa Nauzubillah

Teganya Disdikpora Pekanbaru

Gimanaaa gitu rasanya ketika membaca pemberitaan di media massa dalam beberapa hari terakhir menyangkut 'sikap' Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Kadisdikpora) Kota Pekanbaru.Kok tega ya menahan honor guru bantu. Sudah bulan keenam lho Desember ini guru bantu (yang diangkat Pemprov Riau) belum menikmati honor mereka.

Yang lebih gimanaa gitu, adalah alasan pihak Disdikpora, bahwa penundaan itu terjadi lantaran pemegang kas (termasuk dana honor guru bantu) sedang mengikuti studi banding.

Kok bisa ya? Sekali lagi, sudah enam bulan lho Pak Darius, para guru tersebut menunggu hasil keringat mereka. Selama enam bulan itu pula para guru yang jumlahnya 115 orang harus mencari pinjaman agar aktivitas kehidupan mereka tidak terganggu.Masih untung para guru tersebut bisa menunggu dengan sabar dan tidak bereaksi yang lebih keras untuk menuntut hak mereka. Kalau menyimak pemberitaan di media massa, 'orang-orang' di Disdikpora Pekanbaru tampaknya (maaf) cenderung bersikap masa bodo. Penilaian ini tentu saja berdasarkan ucapan mereka (orang-orang Disdikpora) kepada para wartawan. Salah satu buktinya, ucapan Wakadisdikpora Dra Hj Efie MPd yang Saya kutip dari pemberitaan di surat kabar ini, edisi Senin (5/12) halaman 17 , "Saya juga tak jelas apa alasan belum dibayarnya honor guru bantu itu. Tapi menurut pemegang kas karena daftar gaji belum dibuat, maka gaji itu belum bisa dibayarkan. Mungkin setelah itu selesai dibuat baru bisa dibayarkan," kata Efie.

Apa tidak ada petugas lain untuk menggantikan petugas yang studi banding itu, Buk? Dan alasan bahwa daftar gaji belum selesai dibuat, duh sangat sangat gimanaaa gitu lho! Bukti (tertulis) lainnya yang masih segar di ingatan Saya, tanggapan Kadisdikpora Drs Darius HM tentang pengadaan rapor. Dalam hal ini terjadi tumpang tindih pengajuan anggaran antara Disdik Provinsi dengan Disdikpora Pekanbaru, diduga akibat tidak adanya koordinasi kedua instansi tersebut. Menanggapi hal itu, Kadisdikpora mengatakan, "Tidak masalah itu, karena kita juga sudah menganggarkannya dalam APBD. Kita juga tidak mengharapkan semata rapor yang dicetak provinsi dan biasanya hanya menumpuk di gudang Disdikpora," ujar Darius dengan ringan.

Duh Bapak, jangan begitulah mengelola uang rakyat. Apalagi tidak sedikit lho dana yang dianggarkan untuk pembuatan rapor di Kota Pekanbaru ini. Untuk tahun 2005 ini saja, Disdikpora mencetak rapor sebanyak 44.000 eksemplar, dengan anggaran Rp4.500/eks, totalnya Rp198 juta.

Saturday, December 03, 2005

RZ Kini 48 Tahun

Gubernur Riau HM Rusli Zainal, sering juga disapa akrab RZ, Sabtu (3/12) memasuki usia 48 tahun. Sebuah perjalanan waktu yang hampir mencapai setengah abad. Berbagai pengalaman, baik yang manis maupun pahit sudah dilaluinya.Tentunya semua itu, merupakan pengalaman berharga dan menambah motivasi dalam membangun Provinsi Riau ke depan.
Kini, sebagai gubernur Riau, RZ tidak hanya memikul beban keluarga di pundaknya dengan umur hampir kepala lima itu. Tapi, ada yang lebih berat, yakni pertanggungjawaban moral kepada masyarakat, maupun kepada Allah SWT. Lihatlah misalnya, lebih 40 persen penduduk Riau yang masih berada di bawah garis kemiskinan, merupakan persoalan yang harus diselesaikannya secara cermat. Demikian pula kualitas pendidikan penduduk, mayoritas setingkat Sekolah Dasar (SD). Bahkan ada yang tidak dapat menyelesaikan studinya, akibat kekurangan biaya.
Semua masalah ini berbaur dengan belum baiknya infrastruktur di sejumlah kabupaten. Sementara RZ, seperti dipacu waktu menyelesaikan skala prioritas program-program besar dan mendasar. “Kemiskinan erat kaitannya dengan kebodohan,” ujarnya dalam berbagai kesempatan..
Apa yang dikemukakan itu ada benarnya. Di lingkungan masyarakat miskin, melanjutkan studi ke tingkat SD bukan perkara mudah. Sulitnya biaya, kelangkaan buku, gedung sekolah yang tak memenuhi persyaratan dll, seperti bergabung dalam fokus kemiskinan.
Karena itu, dua program “Kabinet: RZ dan Wan Abu Bakar (WA) harus lebih tajam membaca persoalan itu. Demikian pula para stafnya, tak boleh menggantungkan diri kepada atasan. Sebab dampaknya tidak kecil. Kurang inisiatif, tak berani mengambil risiko menghadapi tugas dan selalu berdalih “terserah atasan”, merupakan signal yang harus dirubah.
Khusus untuk anggota kabinet, dalam memacu percepatan pembangunan Riau ke depan, kinerja “Anggota Kabinet RZ ” perlu dievaluasi kembali. Karena di sana sini, ada stigma yang menjadi batu karang jika tak cepat diselesaikan. Saat ini menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pelada), sudah ada tanda-tanda mereka yang pernah gagal, ingin maju kembali. Ironisnya, para ‘pecundang’ tersebut berlindung di bawah garis “triumvirate” (tiga serangkai) RZ, WA dan MM (Mambang Mit).
Menghadapi opini publik, para pecundang berdalih tenaganya diperlukan meski kalah dalam Pelada. Jika bisa lolos, belum tentu mereka ingat kepada budi baik “triumvirate” yang ikut membesarkannya. Seperti anak harimau yang dipelihara, diberi makan enak, setelah besar mencoba memangsa majikannya.
Tentu saja adagium itu, tidak di semua bidang terjadi. Ada beberapa bagian pembangunan yang sudah benar mengikuti “on the right track”. Artinya tidak neko-beko dan taaat asas. Program K2I singkatan dari kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur sudah benar arahnya. Program ini lebih realistis, ketimbang Visi Riau 2020 yang terus terang saja masih sebagai hal yang di “awang-awang”. Terutama menghadapi persaingan global, sejumlah negara yang berbatas dengan Riau seperti Malaysia dan Singapura.
Saya cendrung K2I lebih tepat diutamakan, ketimbang Visi Riau 2020 yang belum menjadi “moment of hopes” masyarakat. Dengan demikian asas yang mengikuti “on the rigth track” harus terus dipertajam. Kinerja anggota kabinet RZ + WA perlu terus-menerus dievaluasi. Bagi yang kinerjanya kurang baik, sikapnya yang arogan dan kurang mampu berkomunikasi, sebaiknya jangan dipertahankan. Meski ada yang sempat memohon berkal-kali agar mendapat jabatan.
RZ yang usianya mendekati setengah abad, perlu diberi dorongan untuk menggeser anggota kabinetnya yang tidak bisa bekerjasama dan berlatar belakang pemikiran ortodok. Sebaliknya jika ada anggota kabinetnya meski pandai secara teoritis dan “scientific”, namun hanya berperan sebagai “solo run”, harus dicopot.
Alasan-alasan yang sulit dihapuskan RZ adalah jika ada orang yang beriba-iba di hadapannya. Sikap RZ yang santun dan “tidak sampai hati”, jangan dijadikan alasan menggeser stafnya yang bekerja tidak memenuhi harapan. Karena sekarang saatnya tidak boleh bermain-main lagi. Siapa saja yang tak memenuhi standar yang ditentukan “triumvirate”, tidak perlu ragu-ragu dicopot saja.
Kita tentu tidak ingin menyebut nama-nama staf yang bekerja “semau-maunya”, bahkan ada yang mengatur semua pekerjaan (baca proyek) untuk kepentingan pribadi, tapi mengatasnamakan RZ. Karena itu, “triumvirate” harus punya daftar konduite untuk anggota kabinet yang seperti itu. Proyek-proyek berskala besar, sudah saatnya harus dikelola secara baik. Sebab masyarakat sangat mendambakan manfaatnya. Pedang sasaran K2I yang sudah menjadi kesepakatan, tak perlu diubah fokusnya.
RZ sebagai Gubernur Riau memang “wisdom” menyimak berbagai kritikan dan protes terselubung. Salah satu kelebihannya adalah tidak mau mengobral kemarahan, apalagi dengan kata-kata seperti mitraliur yang bertubi-tubi. Putra kelahiran Mandah ini, kalau boleh saya ibaratkan mengikuti sikap Mahatma Gandhi yang selalu mengajarkan “non violernce” (tidak dengan kekerasan). Tetapi bukan berarti tidak berani tegas. Kata-kata yang santun dapat merupakan keputusan yang benar, jika dilahirkan dengan pertimbangan matang, tidak sekedar “like and dislike”.
Selama puluhan tahun bergaul dengan RZ dan WA, saya melihat sosok
keduanya tak banyak perubahan. Apalagi keduanya berlatar belakang partai politik berbeda, tetapi mampu bersatu saat Pelada tahun 2003 lalu. Dari sisi ini, sebenarnya tidak perlu terjadi adanya” dualisme” kepemipinan. Keduanya bekerja untuk kemajuan Riau. Duo ini merupakan putra Riau terbaik saat lulus dalam Pelada 2003.
Soal karakter dan kinerjanya tentu masing-masing punya gaya tersendiri. Dari kerangka ini, para staf tinggal mengikuti saja. Jangan menambah ruwet persoalan, apalagi membentuk kelompok-kelompok. Selamat bekerja. Selamat membangun negeri ini. Kami akan mendukung apapun yang Anda lakukan, selama itu benar. “Bon anniversaire,” kata orang Perancis. “Selamaik ulang taun,” kata orang Bangkinang. “May God bless you and your family,” kata dunia.

Riau Kaya, Tapi........

Setiap melewati Jalan Sudirman, mata saya selalu memperhatikan Kantor Gubernur Riau. Misalnya sewaktu rehab Kantor Gubri yang beberapa kali molor penyelesaiannya. Sekarang bongkar pasang baru pagar dan pembangunan pagar kantor Gubri. Dalam hati saya berkata, "Bukankah Gubri mencanangkan Program K2I? Lalu kenapa kantornya yang dipercantik. Apa hubungannya kantor yang megah dengan pemberantasan kebodohan dan kemiskinan. Saya pun berkata lagi, "Ah Gubri hanya gagah-gagahan. Gubri hanya pandai mempercantik diri sendiri (kantornya, red), biar enak dipandang. Gubri pesolek, biar enak dipandang mata."

Itu adalah hal nyata yang tampak dengan mata kasat. Namun kenyataannya Riau merupakan daerah yang tercatat angka kemiskinannya termasuk tinggi, namun juga tercatat sebagai daerah yang terkorup. Kenyataan ini sangat meyedihkan sekali, jika dibandingkan dengan hasil kekayaan alam Riau yang melimpah. Riau adalah daerah kaya. Katanya. Semua pun bilang begitu.

Proyek rehab Kantor Gubri yang menelan uang rakyat (APBD) belasan miliar rupiah, proyek bongkar pasang pagar baru dan kolam Kantor Gubri yang juga menelan dana sekitar Rp4 M, rehab Gedung Daerah yang juga menelan dana miliran dan proyek lainnya, menimbulkan decak 'kagum' dan tanya di benak saya dan mungkin juga bagi yang lainnya. "Apakah pembangunan itu ada azas manfaatnya?".

Dari mata orang awam saja bisa menjawab. "Semua itu tidak ada manfaatnya, kecuali hanya untuk gagah-gagahan. Karena bangunan yang sebelumnya masih kuat atau pagar yang sebelumnya masih kokoh, pastilah masih bisa dipakai. Nyatanya kantor lainnya masih memakai pagar yang sama."

Pengemis, masyarakat miskin pun mungkin dalam hati mereka berkata," Andai duit untuk merehab tersebut, dibangun rumah sederhana yang layak huni (RSH) untuk kami yang papa ini dan diberi kepada kami gratis, atau setidak dengan harga murah, alangkah murah hatinya Gubri. Alangkah bermanfaatnya bagi kami."

Anak-anak asongan, penyemir sepatu atau anak-anak putus sekolah pun berkata, "Andai duit yang 'berember-ember' itu digunakan untuk merehab kantor dan pagar tersebut diberikan pada kami berupa beasiswa, alangkah suka hati kami, karena bisa bersekolah lagi menggapai cita-cita, yang bukan hanya sekadar cita-cita. Tapi bisa menjadi nyata, karena kemurahan hati Pak Gubri. Pak Gubri adalah pahlawan kami."

"Atau kalau tidak untuk sekolah gratis, berobat gratis. Membangun jalan-jalan kota yang sebagian besar masih jelek mutunya, bahkan masih banyak yang masih jalan tanah," gumamnya keterusan (yang gratis-gratis kan enak, dan tidak ada yang menolak, walaupun yang kaya sekalipun).

Bayangan hasilnya kalau dana tersebut digunakan untuk untuk hal-hal yang bermanfaat di atas. Masayarakat bukan hanya berterima kasih dan terbantu, tapi semua itu akan menjadi aset masa depan bagi Riau. Karena siapa tahu dari sekian anak yang diberi beasiswa bisa mengharumkan nama Riau atau setidak akan memberi balas jasa terhadap apa yang telah diterimanya. Dan mereka akan mensumbangsihkan ilmunya untuk kemajuan Riau di masa datang.

Setidaknya Riau punya putra-putri yang berkualitas dan tahu membalas budi.Kalau sudah punya aset orang-orang yang berkualitas (tak lupa harus berakhlak dan bermoral). Riau jauh dari yang namanya orang-orang korup. Kemiskinan dan kebodohan sudah sangat minim angkanya. Bolehlah Riau berbangga diri. Barulah bisa dinamakan Riau kaya. Riau bukan hanya kaya dengan kekayaan alam, tapi juga kaya dengan orang-orangnya yang berkualitas dan bermoral, namun miskin dari segala kebrobrokan (kemiskinan, kebodohan, pengangguran, prostitusi, kriminalitas). Uh... andai saja bisa (mudah-mudah mimpi ini bisa jadi nyata. Amin!).

Friday, December 02, 2005

TENDER KATETER : TELER

Adalah alat, nama alat itu kateter jantung. Alat ini dimasukkan melalui pembuluh darah di paha lalu diberi zat yang tak tembus oleh sinar rontgen. Dari alat ini dapatlah dipantau dimana terjadinya penyempitan dan dimana terjadinya penyumbatan pembuluh darah jantung. Alat ini digunakan sebelum operasi jantung untuk memastikan bagi dokter. Oleh karena ada anak dari Bagan yang dulu pernah menjadi direktur RS Harapan Kita ingin mengembangkan operasi jantung ini di RS Arifin Ahmad, kita pun merasa berbahagia.

Mantan Kepala RS Harapan Kita yang anak Bagan Siapiapi menelpon Siti Fadilah agar dapat disumbangkan alat kateterisasi jantung ini untuk Pekanbaru, Padang dan Surabaya. Siti Fadilah pun mengucurkan duit ke tiga kota ini. Padang dan Surabaya membeli alat ini dengan merk General Electric karena alat ini dapat dihubungkan dengan pusat jantung lainnya sehingga membantu kateterisasi sebagai teknik kedokteran yang tinggi. Tapi di Samarinda dimana alat ini bermerk Siemen sekarang sudah menjadi besi tua.

Tapi berdasarkan pemenang tender, tiba-tiba saja Dinas Kesehatan akan membeli alat ini yang sudah menjadi besi tua di Kalimantan Timur, kan aneh ni. Saya sejak tahun 1967 sudah merancangkan kedokteran di Riau dan perkembangan RS yang begitu besar, merasa bangga sebagai orang Riau. Kenapa perkembangan yang demikian cantik harus dihancurkan oleh Dinas Kesehatan. Karena komisikah? Masya Allah...

Ada cerita tentang mafia bambu kuning alias mafia Cina? Sepuluh tahun yang lalu, saya bersama kepala Brimob RA ke Hongkong. Sudah saya jelaskan jangan macam-macam di Hongkong sebab kalau mafia Cina alias mafia bambu kuning ini beraksi, pupus kita dilantaknya. Betul saja, di Imperial Hotel dimana kamar saya berhadapan dengan RA, tiba-tiba saja kamar itu menjadi riuh rendah hanya soal sepele karena perempuan. Duit RA pun terkuras habis dan tak ada gunanya menghubungi security di Hongkong. Sebab kalau nyawa saja tertinggal, syukurlah sudah. RA yang kawin dengan famili saya mengira Hongkong ini sama dengan Pekanbaru,dia ditakuti orang, sampai ketemu bambu kuning dia ludas dan loyo.

Pokoknya mafia Cina alias mafia bambu kuning jauh lebih kejam dari mafia Cosa Nostra. Sebab perang antar mafia tidak merugikan orang lain, tembakan-tembakannya tepat walaupun dalam film “Untouchable” yang dimainkan oleh bintang Kevin Kostner dimana digambarkan walikota Chicago membawa sesumpit duit untuk menyogok Kevin Kostner, tapi sang polisi dilemparkan keluar oleh Kevin Kostner, polisi yang tak tersentuh oleh duit.

Sekalipun semua polisi yang dia rekrut untuk menangkap Al Capone mati tertembak, namun Kevin Kostner tetap teguh untuk menangkap Al Capone (bukan menembaknya dooh). Teman-temannya dari kepolisian habis mati, tinggalah Kevin Kostner tetap tak beranjak untuk menangkap Al Capone. Yang lebih ironis lagi, putra Kevin Kostner harus dipindahkan dari rumah ke rumah, karena terancam oleh serangan Al Capone. Karena kesalahan Al Capone tidak dapat dibuktikan maka polisi berusaha untuk mengamankan auditor Al Capone, auditor ini pun tertembak.

Untung masih ada auditor yang lain yang dapat membuktikan penggelapan pajak Al Capone. Celakanya, sang hakim dan juri yang mengadili Al Capone sudah menerima duit sogok, maka Kevin Kostner menemui hakim dan mengatakan kepada hakim bahwa nama hakim sudah ada dalam daftar yang menerima sogok dari Al Capone dan akan diamankan. Terpaksa hakim mengganti juri dan Al Capone pun dihukum 11 tahun bukan oleh karena kejahatannya tetapi karena tidak membayar pajak kepada negara. Alhamdulillah Al Capone mati pada usia 46 tahun karena sipilis sementara Al Capone Indonesia yang membunuh hakim agung dibebaskan dari Nusakambangan, inilah bentuk hukum Indonesia.

Apa hubungan cerita mafia bambu kuning ini dengan Diskes? Suatu kali saya melihat tender di diknas. Ketika itu yang menjadi kepala diknas adalah Tengku Dahril. Masya Allah, ini namanya bukan tender tetapi pembantaian. Saya tahu betul apapun muaranya pasti ke Eric juga yang dulu aktif dalam Media Riau dan kini punya Metro Riau.

Ketika sang Kapolda mendapat ampu alias dukungan dari orang-orang Melayu yang kerjanya memang pandai mengangkat telor agar meminta sang Kapolda jangan pindah. Saya tahu betul banyak hal yang separo hati dikerjakan Kapolda yang sekarang, kalau Kapolda yang dulu yang namanya Dedi Komaruddin dan mungkin ada hubungan dengan Dedi Handoko berani menyumbang PTIK 1,5 milyar, tentu duitnya berpuluh kali dari sumbangan ini. Alhamdulillah saya melihat namanya termasuk dalam daftar nama polisi yang duitnya di atas 10 milyar. Tinggal menggoyang Komisi III supaya Dedi Komaruddin di interpelasi dari mana duit sebanyak ini datangnya dan yang lebih penting lagi, Dedi Handoko tak tersentuh oleh hukum.

Ketika saya berbual-bual kosong dengan Komjen Makbul Selasa yang lalu karena pak Kapolri yang saya kenal baik masih memimpin rapat teroris dan waktu saya yang terbatas, saya mengatakan tinggal selangkah lagi Kapolda untuk menuju ke Eric sehingga terbongkarlah kasus mafia bambu kuning ini. Sekali waktu Eric mengundang saya untuk meluncurkan Metro Riau, saya tak bersedia datang karena rangkaian-rangkaian mafia ini saya tahu betul, puncak sakit hati saya, ketika tiga tubuh bayi terpanggang di Rumah Sakit saya, saya tak dapat menahan tangis bagaimana bayi-bayi ini mati hanya karena kontrak dinas pendidikan yang tidak dimenangkan oleh mafia bambu kuning. Pak Kapolda sebagusnya belajar dari orang yang sudah lama tinggal di Riau ini, sebab sudah tahu asam garamnya Riau, apalagi saya ini kan profesor.

Sampailah kepada keadaan yang paling tidak manusiawi. Ketika saya bekerja di bagian jantung Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, saya ketemu di Pekanbaru dengan adik saya Dr. Aulia Sani. Saya pun bicara, kalau mau besar jangan di Pekanbaru tapi di Jakarta. Lalu saya bawa adik saya ini ke dokter Sukaman yang menjadi atasan saya ketika itu. Dengan senang hati Dr. Sukaman menerima Aulia dan ternyata orang Bagan yang satu ini memang luar biasa mengembangkan RS Harapan kita sampai menjadi RS yang terbaik di Asia Pasifik. Menjelang masa-masa pensiunnya, saya berbicara “Jangan ke atas saja menengok, tengok jugalah kampung halaman.” Maka dr Aulia bermaksud mengembangkan unit operasi jantung di Rumah Sakit Arifin Ahmad.

“Ngah, saya sudah telepon Mentri Kesehatan supaya memberi dana pada Rumah Sakit di Pekanbaru, Padang dan Surabaya 45 milyar, entah bagaimana cerita, kontrak ini tiba-tiba saja jatuh ke Eric. Karena diramai-ramaikan oleh wartawan, maka diadakanlah tender ulang, ya jatuhnya ke preman juga, sekalipun diadakan tender ulang. Aneh, uang ini uang APBN benasrnya 45 milyar, digunakan untuk katerisasi jantung dimana terjadi penyumbatan. Hampir seluruh dunia memakai buatan General Electric karena dapat dihubungkan dengan satelit sehingga terjadi tele konsultan. Saya cek di Surabaya dan Padang, semuanya memakai General Electric. Kenapa sih alat di sini memakai Siemens? Bukannya saya ini dokter bodoh. Sekelompok mahasiswa datang ke tempat saya, “Ngah kita demo saja ke kantor Gubernur”. Sebab ini maksud baik dr. Aulia meminta duit pada Mentri Kesehatan Siti Fadhilah Supari yang dulu menjadi staf peneliti Aulia di RS Harapan Kita. Kalau ini dana APBN, harusnya Dinas Kesehatan malaksanakan bagus-baguslah.

Tapi ketika KPK menanyakan kepada saya heboh -ribut tentang alat Katerisasi ini, saya menjelaskan semua alat katerisasi di Harapan Kita buatan General Electric karena dapat digunakan sebagai alat tele konsul (konsultasi jarak jauh). Saya menjelaskan pula kepada KPK, beberapa alat ini yang dibeli oleh Gubernur Kalimantan Timur, sekarang menjadi besi tua di RS Samarinda. Ini laknatullah, sudahlah dapat sedekah dari APBN, dipaksa oleh kepala dinas kesehatan membeli Siemens. Saya menjumpai dr. Aulia hari Selasa yang lalu. Kalau Siemen kita tak pernah pakai lagi di sini. “Jangan Siemen ngah, harganya murah dan jadi besi tua.”

Ketika sekelompok mahasiswa ingin berdemo di kantor Gubernur, saya mengatakan tunggu dulu KPK bertindak menangkap orang-orang yang terlibat membeli kateter Siemens ini. Kalau sampai alat Siemens ini dibeli juga, saya akan memimpin demo ke kantor Gubernur, sekalipun habis 17 milyar merenovasi. Sebab aspirasi Riau bukan hanya 17 milyar ini. Kalau ini APBD, saya sudah tahu triknya, bagaimana mantan anggota DPRD LE bertamu sampai jam 4 subuh ke petinggi Riau ini membicarakan bagi duit. Saya kira saya sepandai Mosadlah yang jauh lebih cerdik dari KGB dan CIA dan ini pun hanya menunggu bom meletus sebab mata KPK sudah ke Riau. Tinggal data-data yang setumpuk yang saya kumpulkan.

Dulu pun saya mencoba memberikan nasehat dengan tulisan saya di Riau Pos “Heli pak Gubri”, kalau jadi heli itu dibeli pak Gubri, alamat jadi pak hitam sebagai rekanan gubernur Puteh yang tak ada lagi duit dan meminjam duit dari bank dan dikodak oleh semua surat kabar. Sekali ini target saya khusus kepada Dinas Kesehatan agar cepat dicekal oleh KPK sebab ini menyangkut orang banyak. Kalau Kapolda tak mau bertindak, ya Kapolri, kalau Kajati tak mau bertindak, ya Kejagung, kalau tak ada juga ya mahasiswalah berdemo ria. Tunggu kena cekau, jangan lagi dibeli alat Siemen ini, “kena cekau”. Saya pun sudah muntah menengoknya. Janganlah Riau ini jadi mainan, kalau tak sanggup mundur, masih banyak orang lain yang jujur. Ini tiap hari pidato, tiap hari pula berjanji, tiap hari mengingkari, tiap hari dapat amanah. Maka jawabannya hanya satu, munafiqun, laknatulaaaah... Belilah kateter Siemens, mana antara kita yang kuat?

JANGAN ADA DUSTA DIANTARA KITA

Tahun 2006 masih tiga puluh satu hari lagi. Di enam kabupaten/kota di negeri ini telah ramai diberitakan persiapan pengalihan/mempertahankan kekuasaan kepala daerah. Partai politik menjadi primadona dalam pesta ini. Banyak orang meminangnya agar dapat menjadi 'menantunya' dalam pertelagahan kekuasaan, yang sesungguhnya dalam arti filosofi ketatanegaraan tidak mempunyai kuasa. Tapi dalam perspektif politik dan trading sangat profit (menguntungkan).

Dalam UUD 45 pasal 22 (2) dinyatakan, kategori pemilu adalah pemilihan anggota DPD, DPR, DPRD Tk I/II, Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat dan Daerah (Pasal 22 E ayat (5) UUD 45). Sedangkan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Kepala Daerah dipilih secara demokratis (Pasal 18 (4) UUD 45) yang dijabarkan oleh pasal 56 UU No. 32 Th 2004. Demokratif itu berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dapat dilaksanakan secara langsung oleh rakyat maupun dengan cara pemilihan di DPRD.

Seharusnya Pilkada diselenggarakan oleh DPRD atau Komisi Pemilihan kepala daerah, bukan KPUD, karena tidak satu pasal pun di UUD 45 memberikan kewenangan kepada KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Otoritas yang diberikan kepada KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah hanya didasarkan kepada pasal 57 UU No. 32 Th 2004 yang jelas-jelas bertentangan dan melakukan resistensi (pembangkangan) kepada UUD. Lex superior derogat legi Inferiori, dalam arti lain kewenangan penyelenggaraan Pilkada yang didasarkan pada pasal 57 UU No. 32 Th 2004 telah meng-impeachment kewenangan UUD 45 dengan melakukan kejahatan negara terhadap Konstitusi (The State Crime to Constitution). Oleh karena itulah Pilkada yang dilaksanakan oleh KPUD tidak legitimeit.

Jabatan kepala daerah bagi sebagian besar orang merupakan lapangan kerja yang sangat menguntungkan dengan jabatan yang disandangnya. Ia dapat memproduksi benefitas dalam ekonomi pada setiap trade lobbying, sehingga jabatan ini cenderung menjadi “illah” baru sebagai tujuan (Goals) hidup, yang bagi banyak orang bersedia membayarnya dengan melangkahi “jasad anak-anak mereka“ dan rela membohongi masyarakat dengan program pembangunan yang selalu dieksploitasi besar-besaran, untuk menyatakan Ia-lah yang terbaik walaupun dengan menghambur-hamburkan uang rakyat sebagai suatu publisitas terselubung (Undercover Publicized).

Tanpa disadari, pemilihan langsung itu justru memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mengkritisi sekaligus melakukan seleksi kepadanya, karena rakyat adalah owner/user. Suara tukang sapu jalan sama nilainya dengan suara Gubernur (one man one vote of society) yang menentukan derap pemilihan kepala daerah.

Jabatan kepala daerah, dari dalam jarak, waktu dan ruang sangat berbeda. Dari luar orang bisa melihat kedalam dan sekelilingnya untuk mencari semua informasi tentangnya dan menganalisanya. Setiap kata dan perbuatan kepala daerah akan dibahas dari sudut pandang yang berbeda. Bukan hanya dari saat ini ke depan, tetapi orang akan mengusik masa lalunya untuk mendapatkan informasi tentang watak, prilaku, keyakinan, dan tindak-tindakan baik maupun buruk.

Setiap nafas yang ditarik akan diteliti dengan pandangan baru dan tak kenal kompromi untuk generasi yang akan datang. Bahkan dalam kematian-pun tidak akan lepas dari penelitian orang. Dan sebagian orang akan banyak datang untuk mengajukan proposal serta untuk memikirkan kenaikan status mereka sebelum melanjutkan analisanya tanpa comperatif.

Tak ada kata yang diucapkan yang tidak bisa atau tidak akan di putar-balikkan menjadi suatu yang khusus ingin dikatakan/ditulisnya sendiri oleh si pendengar. Sudah sejak lama kita kehilangan objektivitas. Segalanya di nilai dari sisi politis dan politik merupakan ideologi. Ideologi selalu di persepsikan pada praduga pribadi lebih dari pada pencarian akan kebenaran, sehingga kebenaran menjadi tidak penting.

Riau ini memerlukan perubahan yang tidak kecil. Pengabdian merupakan tradisi panjang dan terhormat yang diamanatkan rakyat. Seseorang tidak layak menjadi Kepala Daerah kalau ia tak mengerti betapa banyaknya kebutuhan rakyat. Rakyat tidak punya waktu lagi melihat elitnya bersitegang dan bertengkar. Yang diharapkan rakyat, Kepala Daerah bekerja keras untuk mereka sampai batas kemampuannya, Kepala Daerah harus bekerja untuk rakyat, rakyat tidak bekerja untuk Kepala Daerah. Kepala Daerah mempunyai kewajiban bekerja baik dan merealisasikan perubahan. 'Kewajiban' merupakan kata paling luhur dalam bahasa kita. Sekarang lebih luhur dan lebih penting lagi.

Tidak ada yang lebih tinggi dari pada kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada Kepala Daerah yang akan datang. Kepala Daerah bukan golongan ningrat abad pertengahan yang mendapatkan anugerah jabatan yang tinggi. Kekuasaan besar karena garis keturunan. Kepala Daerah nanti adalah pelayan bukan majikan, untuk melayani rakyat yang atas pilihan rakyat kepala daerah mempunyai kekuasaan. Ia harus menjadi panutan.

Riau ini bukan sebidang tanah dan seonggok batu diantara deras aliran minyak bumi dan gersang belantara yang terdegradasi. Negeri ini adalah harapan terakhir dan terbaik bagi rakyatnya. Kepala Daerah yang akan datang harus membuat perubahan yang menyentuh rakyat. Untuk itu jika ingin melihat pohon, lihatlah dari bawahnya (undersight). Jika ingin melihat hutan naiklah ke atas pohon (up to the tree). Jika ingin melihat problematika masyarakat naiklah ke atas gunung (climb up the mountain) lalu turun kehati rakyat (go to people) makan, tidur dan bermimpilah dengan rakyat (eat, sleep and the dream with people). Lalu berpikir seperti rakyat (think like people) sehingga tahu detak dan hembusan kesedihan dan permasalahannya.

Dengan itulah Kepala Daerah yang akan datang membuatnya berbeda dan berpegang teguh dengan pemahaman itu, agar ia bisa memastikan bahwa Negeri yang diwariskan kepada penerusnya nanti tetap sama dengan Negeri yang dipercayakan kepadanya, barangkali sedikit lebih baik.

Penghargaan Tanpa Komentar Kekaguman

Almarhum Prof Dr Kuntowijoyo, guru besar Sejarah Universitas Gajah Mada Yogyakarta, yang juga dikenal sebagai budayawan dan sastrawan, semasa hidupnya pernah meminta pada harian Kompas agar jangan lagi menetapkan cerita pendek (cerpen) yang ditulisnya sebagai cerpen terbaik yang dimuat harian Kompas. Untuk diketahui, Kompas setiap tahun selalu memilih cerpen terbaik yang diterbitkannya. Kebetulan cerpen Kuntowijoyo beberapa kali terpilih sebagai yang terbaik.

Kuntowijoyo melakukan permintaan tersebut karena dia merasa malu karyanya terlalu sering terpilih sebagai yang terbaik. Dia malu, nanti masyarakat menduga Kompas tidak objektif melakukan penilaian. Padahal, peminat cerpen mengakui karya Kuntowijoyo tersebut memang sangat baik, sehingga pantas terpilih sebagai cerpen terbaik.

Lain Kuntowijoyo, lain pula pejabat di Riau. Kalau di Riau, pejabatnya justru tidak malu, bahkan bangga menerima banyak penghargaan, meskipun dia menyadari penghargaan itu tidak pantas diterimanya. Karena karya atau prestasinya memang tidak sepadan dengan penghargaan yang diterimanya. Ironisnya lagi, penghargaan yang diterimanya itu bertolak belakang dengan kondisi sesungguhnya. Contohnya, ada pejabat di daerah ini yang menerima penghargaan karena dinilai berhasil menciptakan lalu lintas yang tertib di kotanya, padahal semua masyarakat tahu setiap hari di berbagai ruas jalan terjadi kemacetan dan banyak rambu-rambu lalu lintas yang dibiarkan rusak bertahun-tahun.

Kemudian, ada pula pejabat yang menerima penghargaan karena dinilai punya komitmen tinggi memajukan sektor pendidikan. Padahal riilnya, kondisi pendidikan di daerahnya masih sangat memprihatinkan. Jumlah anak tidak bisa sekolah dan putus sekolah masih sangat tinggi. Bahkan, ada seribu lebih guru yang sudah berbulan-bulan mengabdi tidak pernah dibayar gajinya. Masih banyak contoh lainnya.
Karena tidak sepadannya prestasi dengan penghargaan yang diterima pejabat bersangkutan, tidak mengherankan bila bukan komentar kagum yang muncul di tengah masyarakat, melainkan sindiran dan cemoohan. Bahkan ada yang bertanya, berapa ya biaya yang dikeluarkan pejabat bersangkutan untuk mendapatkan penghargaan tersebut?

Perlu disadari, masyarakat menilai prestasi pejabat bukan dari banyaknya penghargaan atau anugerah yang diterimanya. Apa lagi kalau penghargaan itu mereka anggap tidak pantas diterima pejabat bersangkutan dan tidak memberikan manfaat pada masyarakat.

Masyarakat juga tidak menilai seorang pejabat berprestasi karena keberhasilannya menggelar even-even nasional dan internasional dengan menghabiskan dana masyarakat dalam jumlah besar. Sebab, even tersebut mereka nilai hanya sekedar prestise dan tidak memberikan manfaat yang berarti secara ekonomi dan sosial pada masyarakat.

Masyarakat baru menilai seorang pejabat berprestasi dan mulia, bila dia mampu mengambil kebijakan-kebijakan atau melaksanakan program-program yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Jadi bukan sebaliknya, mengelabui masyarakat dengan berbagai argumen-argumen pembenaran yang tidak benar, demi mengejar keuntungan pribadi dan kelompoknya sekaligus menutupi ketidakjujuran. Kembali ke masalah penghargaan. Kalau saja, pejabat di daerah ini punya kepribadian seperti Kuntowijoyo, mungkin cukup banyak penghargaan yang ditolak

DKR Mandul atau Dimandulkan

Kongres Cerpen Indonesia 2005 di Pekanbaru berakhir besok menyimpan banyak keganjilan. Kegiatan berskala nasional ini dikerjakan seperti setengah hati. Bahkan dari hasil gonjang-ganjing sesama peserta kongres yang notabenenya juga para seniman, terkuak misteri tentang ke mana taring Dewan Kesenian Riau (DKR)?

Anehnya lagi, pada malam pembukaan kongres, kegiatan hanya diisi Mahasiswa AKMR dan sivitas akedemikanya. Padahal di DKR sendiri memiliki banyak seksi-seksi yang bisa diandalkan. Ke mana mereka, "mandul atau dimandulkan?"

Selain itu, Pekanbaru juga memiliki segudang presenter yang mampu membawa kegiatan berkesusastraan seperti ini. Tapi, apa yang terjadi pada malam pembukaan kongres sebagai bentuk kekakuan.

Di samping itu juga, hampir semua universitas di Pekanbaru memiliki sanggar seni dan sanggar teater. Pada malam pembukaan seolah sanggar-sanggar itu tidak dimaksimalkan sebagai bentuk bahwa Pekanbaru memiliki segudang bakat seni. Sebut saja sanggar-sanggar yang sudah memiliki nama, Sanggar Batra, Latah Tuah, BTB Taman Budaya, Sanggar Laksemana dan lain sebagainya. Ada apa dengan Yayasan Pusaka Riau yang merupakan sebuah penerbitan dan percetakan yang notabenenya ada hubungan dengan AKMR?

Ketika saya menghadiri perhelatan nasional ini, pertama terbayang acara ini akan disusun secara matang yang selanjutnya melahirkan kesan yang mendalam bagi peserta. Tapi apa yang terjadi, pembawa acara kongres sendiri terkesan apa adanya, kurang persiapan dan kaku. Atau apakah memang seperti ini kongres sastra berskala nasional dilakukan, terkesan serba kekurangan?

Manusia memang pintarnya mengkritik, tapi itulah kenyataannya. Dari proses penyelenggaraan ini terkesan mengirit dana. Apa memang kegiatan skala nasional ini minim dana? Kalau memang minim dana, itu bisa diatasi secara bersama dengan kekompakan di antara seniman Riau, sehingga masalah itu bisa selesai.

Kekompakan, memang menjadi senjata di dalam menyukseskan sebuah event. Tapi kekompakan itu tidak terlihat, bahkan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Padahal kita bisa mengandalkan beberapa seniman yang berpengaruh di daerah ini, sebut saja Edi Ahmad RM atau Al-Azhar. Mereka-mereka ini masih mempunyai 'gigi' mengatasi persoalan itu.

Selain itu juga, beberapa seniman besar Riau tidak ada terlihat pada perhelatan ini. Sebut saja diantaranya Tenas Effendi, Tabrani Rab, Al Azhar, Hasan Yunus, Edi Ahmad, Dasri, Aris Abeba, Husnu Abadi dan sederet nama lainnya yang tidak mungkin disebut satu persatu. Kemana mereka semua? Apakah mereka semua ada kegiatan lain atau kurang enak badan pada saat itu? Padahal acara ini, skala nasional sifatnya dan menyangkut marwah Riau sebagai penyelenggara.

Bahkan menurut bincang-bincang dengan teman seniman lainnya terlontar kata bahwa kegiatan ini dilakukan pada saat hubungan di antara kita pencinta seni ada kerenggangan. Terlepas dari itu semua dan semoga tidak benar, sebenarnya kalau kita mau peduli menyukseskan event ini dan tidak mengedepankan ego, hal itu bisa diatasi.

Kongres Cerpen Indonesia keempat di Pekanbaru tinggal menunggu penutupan saja besok. Setidaknya dari kongres ini didapat sebuah rumusan tentang lokalitas dalam berkarya.

Berpulang kepada penyelenggara, sebagai seniman tentu kita lebih pemaaf dari segala kekurangan yang ada. Selamat jalan peserta Kongres Cerpen Indonesia keempat 2005 di Pekanbaru.

Makna Sebuah Penghargaan

Jika tak bisa meraih penghargaan bukanlah Provinsi Riau namanya. Baik penguasa di provinsi, kabupaten dan kota selalu ada saja yang mendapat penghargaan dari pemerintah pusat seiring kemajuan pembangunan ataupun keterlibatannya langsung dalam mengagendakan berbagai program kegiatan yang mengarah ke masyarakat.

Namun terkadang pula, di dalam relung hati yang paling dalam, ada terngiang dan selalu bertanya, apa betul layak penghargaan itu diterima di tengah keadaan masyarakatnya dan situasi perkotaan seperti saat ini? Begitu pula dengan seorang teman saya yang pernah meminta saya untuk mempertanyakan melalui sebuah tulisan seperti sejauh apa kriteria suatu kota menerima penghargaan adipura, ataupun yang dulunya pernah dipertanyakan masyarakat seperti keadaan tata kota alias wahana atau apa pun namanya itu.

Nah, tepat pada hari kemarin, satu lagi penghargaan yang diterima Bapak Gubernur kita HM Rusli Zainal, SE yang katanya berhasil mengedepankan berbagai program di dunia pendidikan yang tak terlepas dari dedikasinya untuk selalu berkeinginan meningkatkan mutu pendidikan di Riau. Sehingga pemerintah pusat meliriknya dan ‘menghadiahi’ penghargaan yang cukup bergengsi ‘Pataka Pendidikan Indonesia’.

Apa betul dia (Rusli Zainal, red) telah begitu memperhatikan dan memajukan dunia pendidikan di Riau seiring program nomor wahidnya, K2I (pengentasan kebodohan dan kemiskinan dan infrastuktur) yang selalu dikumandangkan di sebelas kabupaten/kota di Riau ini.

Mungkin, kita perlu dan patut juga mempertanyakan hal ini kepada pemberi hadiah akhir tahun ini yang cukup bergengsi ini. Di mana kriterianya, sejak kapan melakukan pemantauan, apa tak ada lagi penghargaan pendidikan yang benar-benar menyentuh hati nurani orang-orang yang berkutat di dunia pendidikan yang betul-betul bersentuhan?

Namun jika menilik dari kepedulian Gubernur kita ini, harusnya kita memang mulai mengacungkan jempol. Sebab, dengan memberikan porsi paling besar ke pendidikan dari APBD 2005 Riau maka jelas apa yang diinginkannya. Dengan begitu care-nya, sosok inipun kembali diperhitungkan Mendiknas untuk diakui keuletan dan perhatiannya terhadap dunia pendidikan di Riau. Namun kita berharap, semua usaha dan iktikad baik gubernur kita jangan sebatas penghargaan saja melainkan harus tetap maju memikirkan kemajuan pendidikan di Riau ini. Kendati masih saja ada yang meragukan, apa bukti nyata dari penghargaan itu.

Sekali lagi kita berharap, semoga dengan tekad dan semangat gubernur kita ini, semua masyarakat ikut mendukung demi peningkatan mutu pendidikan di Riau. Semoga saja,..maju terus pendidikan Riau dan selamat buat Bapak.

Indonesia, Citramu Kini

Indonesia ternyata tidak hanya terkenal sebagai negara dengan tingkat korupsi yang besar saja, tetapi juga sebagai negara pembuat ekstasi dan sabu-sabu terbesar di dunia. Belum lagi gelar-gelar tidak mengenakkan lainnya yang juga di sandang Indonesia seperti negara tidak aman karena teror bom yang selalu melanda negara ini. Uh.. Ironis sekali...!

Hal itu sangat bertentangan dengan sebutan Indonesia sebagai negara yang berbudaya dan beragama. Sebutan ini menjadi tersingkirkan oleh sejumlah kenyataan yang terjadi. Setelah sejumlah bom meledak dimana-mana yang menelan begitu banyak korban jiwa, masyarakat dikejutkan dengan ditemukannya beberapa pabrik pembuat ekstasi dan sabu yang menurut beberapa pihak di kepolisian adalah yang terbesar di dunia. Jaringan internasional telah menjadikan Indonesia sebagai produsen barang haram.

Pertengahan November lalu, gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN), Mabes Polri, Bea Cukai serta Imigrasi menggerebek sebuah pabrik ekstasi di Kampung Tegal Sari, Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Perkiraan polisi, omzet pabrik ekstasi ini sebesar Rp 50 miliar per minggu. Produksinya sekitar satu juta pil ekstasi per hari.

Pada 8 November lalu, polisi juga telah menggerebek pabrik ekstasi di Jalan Bedugul, Cengkareng, Jakarta Barat yang memproduksi 10 ribu butir ekstasi per hari senilai Rp 250 juta. Sebelumnya, pada April 2005, polisi menggerebek pabrik ekstasi di Kampung Kandang Sapi, Desa Pangradin, Jasinga, Bogor, Jabar. Setiap mesin di pabrik ini mampu memproduksi 840 butir ekstasi per menit. Dengan omzet sekitar Rp 12 miliar.
Dan yang baru-baru ini, Polri menemukan pabrik pembuatan pil ekstasi di Batu, Malang, Jawa Timur. Menurut Kapolri Jenderal Pol Sutanto, dari hasil pemeriksaan, pabrik ekstasi ini beromset Rp300 miliar per tahun dan mampu memproduksi 72 ribu butir.

Dari tekad yang ditunjukkan Polri, masyarakat berharap nama Indonesia tidak lagi seburuk yang sering terdengar selama ini. Agaknya kesungguhan Polri ini pula yang menjadi perhatian Amerika Serikat untuk mencabut embargo militernya kepada kita.

Pada satu kesempatan pertemuan informal di ajang Konferensi Tingkat Tinggi Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Busan, Korea Selatan, belum lama ini, Presiden AS George Walker Bush memuji pemerintah Indonesia yang berhasil membekuk Azahari dan menggerebek pabrik ekstasi terbesar ketiga di dunia. Karena upaya tersebutlah, AS berpeluang mencabut embargo militer Indonesia. Pujian tersebut disampaikan Bush langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Embargo militer yang sudah berjalan hampir 15 tahun tersebut, membuat sejumlah pesawat tempur Indonesia dan peralatan militer Indonesia hampir tidak dapat difungsikan. Suku cadang yang notabene berasal dari Amerika dan negara sekutunya, tidak bisa kita peroleh karena embargo.

Menurut data yang ada, dari sekitar 72 pesawat TNI AU, hanya 40 persen yang bisa digunakan. Maklum, sebagian besar peralatan tempur milik TNI AU berasal dari AS dan negara sekutunya seperti F-16 dan pesawat angkut Hercules C-130 yang menjadi tulang punggung pertahanan udara Indonesia.

Yah.. kita tinggal menanti kesungguhan dari penyelenggara negara ini untuk benar-benar berbuat demi kepentingan negara. Selain kesejahteraan rakyat yang belum merata yang menjadi PR besar, mereka juga memiliki tugas untuk memperbaiki citra negeri ini yang sudah terpuruk.

Dia yang ke-21

Baru-baru ini kami para redaktur di Riau Mandiri diundang rapat dengan pimpinan. Rapat untuk menyamakan visi, menguatkan semangat kerja yang mungkin saja kendor karena berbagai alasan. Berbagai hal kami bicarakan hari itu. Mulai dari masalah kecil sepele dalam internal, sampai ke isu-isu besar yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat luas.

Saat pembicaraan yang hangat, kadang menggebu-gebu penuh semangat namun juga akrab itu hampir berakhir, pimpinan saya berkata, "Tahukah anda semua, dari 20 orang yang rapat hari ini, sebenarnya ada yang ke-21. Dia," katanya sambil telunjuknya mengarah ke atas. "Dia yang ke-21. Dia mengetahui semua yang kita bicarakan tadi. Yang rahasia ataupun tidak rahasia. Dialah yang akan menghakimi kita semua."
Siapa Dia yang ke-21 itu? Dia, yang di dalam tangan-Nya nyawa kita berada. Dia yang menentukan, akan seperti apa kita esok hari. Dia yang menentukan, apakah kita masih berhak melihat anak-anak bermain, menolong orang lain, berbuat baik pada sesama, membaca koran, minum kopi, membuat lobi-lobi, dan lain sebagainya.

Bila kita ingat bahwa Dia akan menjadi yang ketiga, keempat, atau yang ke sekian dalam setiap pertemuan, mengawasi setiap gerakan, mencatat setiap kata yang terucap, mengingat setiap rencana, tipu muslihat, dan niat busuk, tentu kita akan ekstra hati-hati dalam setiap tindakan. Karena janji Dia sungguh dapat dipegang, bahwa setiap perbuatan baik atau buruk, akan mendapat balasan. Tidak di dunia, pasti di akhirat. Bahwa semua perbuatan baik, akan menghasilkan buah yang baik pula.

Karena itulah saya sering tak habis pikir, mengapa masih saja ada orang yang dengan sadar melakukan kejahatan, bahkan yang tak pernah dibayangkan akal sehat, seperti menzinahi anak kandung sendiri, membunuh bayi yang baru lahir, atau mencincang manusia seperti mencincang binatang. Semua pekerjaan yang rasanya tak layak dilakukan oleh manusia beradab dan beragama. Manusia yang ditinggikan derajatnya dari semua makhluk lain di muka bumi ini. Lebih mulia dari anjing, babi, jin, setan, dan segala makhluk jadi-jadian buruk rupa yang sedang naik daun di televisi kita. Manusia yang meyakini adanya Dia yang Maha Melihat segalanya.

Bila kita ingat bahwa ada yang kedua setelah diri kita, mengawasi tanpa lelah dan mengantuk, tanpa lengah atau lalai, harusnya setiap desah nafas kita adalah untuk memuji-Nya. Setiap perbuatan adalah untuk dicatat sebagai amalan baik, bukan sebaliknya. Mengikhlaskan hati dalam melakukan segala sesuatu, tanpa pamrih apapun di balik itu.

Mengharap ampunan-Nya atas segala khilaf, karena khilaf juga manusiawi, agar siksa di akhirat nanti tak perlu kita rasakan. Bayangkan saja, api di dunia hanyalah berupa percikan bunga api neraka, apatah lagi api neraka yang sesungguhnya. Bayangkan saja… dapatkah anda membayangkannya? Karena itulah, ingatlah selalu pada Dia yang ke-21.

Wednesday, November 30, 2005

Mafia Bambu Kuning

Zaman sekarang ini cara korupsi makin canggih. Dalam sebuah pertemuan “Corruption watch” wakil dari Polda Riau menyatakan “Kami dari jajaran Polda Riau hanya 16 personil untuk memantau korupsi di Riau”. Belum lagi ceramah ini berakhir sayapun bertanya “Kerjasamanya dengan siapa saja Pak? Punya nggak link dengan corruption watch, auditor dan pusat-pusat pemberantasan korupsi PBB?”. “Boro-boro punya alat, komputer saja cuma satu”. Sampai disini sayapun menarik nafas panjang. Bagaimana bisa dipantau korupsi kalau tidak ada online. Sebab memantau korupsi bukannya seperti menangkap pencuri ayam.

Tapi nasib hukum di Indonesia tidaklah seperti nasib hukum di negeri lain. Di Cina sebagian besar dari pemberantasan koruptor orangnya berdasi, bersih, dan mengerti dengan audit. Berapa jumlah koruptor yang ditangkap di Cina dalam setahun? Sejak 5 tahun terakhir belum pernah di bawah 350 ribu. Bayangkan! Lebih dari 10 persen di antara jumlah ini menghadapi dead penalty alias hukum tembak.

Dan Zhurongji waktu menjadi Perdana Menteri Cina dengan tegas menyatakan “Next year if you come to Beijing you can see 101 coffin, 100 corruptor, one is mine not because I am a corruptor but they kill me” (Tahun depan datanglah ke lapangan Tien Amien anda akan melihat 101 keranda, 100 keranda koruptor, satu keranda saya karena dibunuh koruptor). Sekalipun angka korupsi tinggi di Cina akan tetapi ada dua metoda yang dicanangkan secara serius yakni satu keluarga satu anak dan korupsi dianggap sebagai pembunuh masyarakat.

Ketika PBB menentang Cina yang menjatuhkan hukuman mati untuk koruptor ini Zhurongji dengan nada lepas bicara “Bahwa koruptor lebih jahat dari pembunuh dan harus dibunuh dan ini bukan masalah PBB”. Ketika saya mengikuti konfrensi Golkar untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, ide saya pertama adalah menembak koruptor di tengah lapang supaya orang lain tak berbuat korupsi. Ide saya ini mendapat sanggahan keras dari Muladi, mantan Rektor Universitas Diponegoro dan kini menjadi Direktur Lemhanas dan rupanya Muladi sekarang ini sedang dihubung-hubungkan dengan masalah korupsi yang terjadi dimasa kekuasaan Golkar dulu.

Nah, bagaimana korupsi di Indonesia? Lebih dari 600 triliun semasa pemerintahan Soeharto duit ini dilahap oleh rezim Seoharto dan tak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk BLBI saja harus terkuras Rp315 triliun duit negara lesap dan mengalir ke Singapura. Karena sistem pengatasan korupsi yang tidak jelas ini hari ini dimasukkan nama si A sebagai koruptor yang dicari, besok sudah muncul di Kerinci dan dihadiri Gubernur lagi. Dalam hati saya lantaknyalah! Begitu pula Eka Cipta Wijaya yang mempunyai Indah Kiat sekarang ini, beruntun saya mencari angka-angka duit negara yang ludes ketika saya di Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, tapi tak ada tindakan aparat.

Penyakit korupsi ini pun mewabah di daerah. Ambillah misalnya sedekah yang diberi oleh Menteri Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Propinsi Riau untuk memberi peralatan jantung. Sebagai dokter yang menulis buku Critical Care (3 jilid) saya mengetahui sekali bahwa alat-alat ini sangat menentukan ketika dilakukannya kateterisasi. Disedekahkanlah oleh Menteri Kesehatan duit Rp15 milyar kepada Kepala Dinas Kesehatan. Inipun atas dasar pengaruh Dr Aulia Sani, mantan Direktur Rumah Sakit Harapan Kita yang ingin menyumbangkan ilmunya di Rumah Sakit Umum Arifin Achmad.

Lalu tender inipun mula-mula pakai diam-diam, sudah terjadi hiruk-pikuk barulah diadakan tender terbuka. Semua PT boleh memasukkan tawaran. Dalam 20 perusahaan ini terdiri dari 16 PT dan 2 CV, CV Prima Citra Perkasa yang di belakangnya terdapat Erick Chang telah lama mendapat perhatian saya terutama tender di Dinas Pendidikan. Hampir semuanya diraup oleh Erick, termasuk kampung kelahiran saya yang sangat saya cintai diadakanlah dokumen Prakualifikasi Pengadaan Peralatan Medis RSUD Bagansiapi-api. Lalu diadakanlah tender 'bim salabim' oleh Dinas Kesehatan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2005. Total seluruhnya untuk Riau Rp41,5 miliar.

Dijelaskan disana bahwa sumber dana yang akan membiayai pekerjaan ini adalah pemerintah Republik Indonesia melalui DASK Belanja Modal melalui Dinas Kesehatan Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2005. Aneh bin ajaib, walaupun perusahaan yang dipakai oleh mafia bambu kuning ini macam-macam tapi yang menang yaa... Erick juga. Betul-betul saya merasa aneh bagaimana Dinas Kesehatan bisa diatur oleh Erick padahal ini adalah bagian daripada public service.

Ambillah misalnya ketika saya menelepon Aulia yang akan menggunakan alat kateter jantung ini, maka dia mengatakan “Alat yang kita gunakan itu biasanya adalah General Electric (GE), harusnya bagaimana orang yang memakailah”. Tapi oleh Diskes Riau GE buatan Amerika Serikat yang harganya Rp 2 miliar lebih tinggi dari Siemens, tak laku. Walau PT Rajawali Nusindo memberikan penawaran Rp13.390 miliar, sama dengan tawaran Siemens, tetap saja alat lapuk itu yang dimenangkan. Ini artinya, Kepala Dinas Kesehatan mencari bengkak. Apa pasal? Karena kalau dibeli Siemens secara matematis biaya alat dikurang dengan pembelian memberikan sparring yang besar untuk dikorupsi ditambah untung besar.

Karena hubungan saya ini luas dan di Jakarta, saya tanyakan pula dengan Siemens barulah terbuka rahasianya, rupanya alat ini paling Rp8,5 miliar dengan segala aksesorinya. Jadi artinya leluasalah Erick Chang memberikan “angpau” alias uang sogok mulai dari Kepala Dinas sampai ke kroco-kroco. Ketika saya memeriksakan kesehatan di RSUD terdengar pula bisik-bisik “Ade ni nampaknya orang nak ke pabrik Siemens di Berlin sebab Pak Kepala Dinas sudah datang utusannya kesini”. Dalam hati saya “Berlin ohh...Berlin, tembokmu telah tiada, tembok korupsi kini di Indonesia”.

Karena kontrak dengan Erick ini meliputi kontrak-kontrak besar yang didalam proyek yang istilah internasionalnya dikatakan health for today, education tomorrow artinya Erick Chang ini gembong bambu kuning untuk proyek kesehatan dan proyek pendidikan untuk propinsi ini, maka saya mohon pada Pak Kapolda dan Pak Kajati untuk membentuk Tim PENCIRIK atau Tim Pencari Fakta Korupsi Erick yang seluruhnya di Diskes sekitar Rp41,5 miliar, termasuk Rp15 miliar untuk alat jantung sedekah dari Menteri Kesehatan.

Kemarin, saya telahpun memberikan data kepada orang KPK, Junino Yahya. Semua data-data PENCIRIK saya serahkan padanya. Akan tetapi alangkah malunya Kapolda dan Jaksa Tinggi bila data-data korupsi PENCIRIK diketahui oleh KPK tanpa diketahui oleh penegak hukum di Riau ini. Kalau sampai ini kejadian maka saya usulkan sekali lagi kantor Kapolda pindahkan saja ke Tenayan, sebab ape tidak saja gunanya. Dan, kantor Kejati dipindahkan ke Meranti Pandak biar dia mengetahui sulitnya rakyat miskin akibat koruptor ini. Kedua lokasi ini diganti dengan galery dan gedung orkestra (bukan Bandar Serai do) tapi bertahap internasional Zubin Mehta. Suai???

Wednesday, November 23, 2005

99% Error Link di Website Riau Mandiri DiFiksasi

Akhirnya setelah menajamkan mata dan pikiran, 99% error link pada website Riau Mandiri telah dikoreksi. Bagaimanapun website Riau Mandiri masih jauh dari sempurna. Doa dan kritik dari pengunjung kami harapkan mampu mengurangi ketidaksempurnaannya sehingga website Riau Mandiri ini layak dan menyenangkan untuk dijejahi.

Friday, November 18, 2005

Riau Mandiri Cetak Film

Untuk meningkatkan kualitas cetak, untuk halaman utama Riau Mandiri kembali menggunakan cetak film. Diharapkan halaman depan dan belakang yang berwarna lebih jernih daripada sebelumnya.

Thursday, November 17, 2005

Riau Mandiri Prihatin Teror Bom Molotov

Harian Umum Riau Mandiri merasa prihatin dengan maraknya aksi teror bom molotov yang akhir-akhir ini banyak menelan korban di Pekanbaru. Sebagai tindak lanjutnya, Riau Mandiri mengintensifkan peliputan tentang kasus-kasus molotov tersebut. Akhirnya Riau Mandiri merasa lega dengan terungkapnya pelaku teror tersebut.

Wednesday, November 16, 2005

Riau Mandiri Punya Website Lagi

Setelah riaumandiri.com inaktif beberapa saat lamanya Riau Mandiri menghilang dari dunia maya. Kini bekerjasama dengan earhost yang menyediakan hosting, Riau Mandiri tampil dengan muka baru. Earhost adalah perusahaan hosting provider yang berlokasi di Pekanbaru.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More