Monday, April 09, 2012

PS Yayasan Sepak Karimun dan PS Bintan wakil Divisi III Kepri

PS YSK 757 Karimun tampil sebagai pemenang Kompetisi Divisi III PSSI Kepulauan Riau. PS YSK 757 berhasil mengalahkan PS Kota Tanjungpinang 3-0 dalam adu penalti pada laga yang dibuka Ketua PSSI Cabang Kota Tanjungpinang. Kompetisi U-19 ini digelar oleh carateker Pengprov PSSI Kepri, M. Roma Ardadan.

PS Bintan menjadi wakil Divisi III KPSI yang diikuti Persedas Dabo dan PS Bintan. Kompetisi U-21 ini diselenggarakan Ketua KPSI Kepri, Endy Maulidi.

Sunday, April 08, 2012

Kompetisi Divisi III PSSI Riau

Pengurus PSSI dan KPSI Riau sama-sama mengklaim siap melaksanakan Kompetisi Divisi III.

Pengurus PSSI di bawah caretaker Pengprov Mambang Mit dan Pelaksana Harian ZulfahmiAdrian melaksanakan Kompetisi Divisi III dengan peserta 10 klub, yakni:

  1. PS Kampar Utama
  2. Indragiri FC
  3. PS Dumai Jaya
  4. Persemai Dumai
  5. PSBC Rohil
  6. PS Duri
  7. PSSP Selatpanjang
  8. PS Rakyat Riau
  9. PS Rumbai
  10. PS Bina Bakat

Sementara Pengprov KPSI Riau sebagaimana dinyatakan Sekum KPSI Ria Kurniawan, menggelar Kompetisi Divisi III dengan 9 peserta:

  1. PS Kampar Utama
  2. Mandah FC
  3. PS Dumai Jaya
  4. Persemai Dumai
  5. PSBC Rohil
  6. PS Duri
  7. PS Rakyat Riau
  8. PS Rumbai
  9. PS Bina Bakat

Menurut Ketua Panitia Kompetisi Divisi III KPSI, Nasrul PSSP Selatpanjang mengundurkan diri.

Saturday, October 09, 2010

ini hanya untuk verifikasi

28108537cb9041f5bd316dbf7efed5aa    tulisan ini hanya untuk verifikasi

Friday, December 09, 2005

Belajarlah dari Manajemen Masjid

Mengapa orang banyak takut mengambil uang masjid? Mungkin karena takut mendapat bala dan celaka menerima sumpah atau kutukan dari masyarakat. Apalagi yang menyumpah itu orang semasjid yang doanya Insya Allah pasti ada yang makbul. Lalu mengapa pula sebagian para pejabat tidak takut mengkorup uang rakyat dan mendapat sumpah serapah dari masyarakatnya?. Jawabnya, bisa jadi mereka telah kebal sumpah karena telah mengucapkan sumpah saat dilantik dulunya.

Selain takut mendapat celaka, orang ogah mengkorup uang masjid karena memang sulit untuk mengambilnya dan keberadaannya mendapat pengawasan melekat (waskat) dari masyarakat. Buktinya, setiap uang masuk dan uang keluar selalu tertulis dengan rapi di papan pengumuman masjid. Jelas berapa honor untuk kegiatan ceramah, honor bulanan garin (penjaga masjid), beli cat sampai ke bentuk kecil lainnya.
Hebatnya lagi, papan pengumuman itu letaknya di tempat yang dapat dibaca oleh siapa saja meskipun sebenarnya masyarakat sendiri tidak begitu getol untuk mempertanyakannya.

Tidak hanya sampai di situ, tiap kali menjelang khutbah shalat Jumat atau wirid mingguan, pengurus masjid selalu tampil dihadapan jemaah dan menyampaikan neraca keuangan dalam satu Minggu kepada publik. Maksudnya tentu selain transparansi, agar masyarakat tahu bahwa dana masjid telah digunakan untuk sejumlah keperluan dan mudah-mudahan jemaah bersimpatik ramai-ramai ikut menyumbang.

Hal ini hanyalah miniatur atau sebagian kecil dari ajaran Islam yang mengajarkan kepada kita arti transparansi dalam keuangan. Seperti halnya dengan shalat berjamaah yang mengajarkan kepada kita tentang miniatur kepemimpinan dalam Islam. Makmum dengan bekal iman dan kepercayaanya mengikuti semua gerakan imam dan tetap melakukan kontrol kalau-kalau sang imam batal dan salah dalam shalat. Imam pun berdirinya tidak jauh-jauh dari makmum dan sewaktu-waktu siap mundur kalau ada yang lebih berkualitas dari dirinya.

Uang masjid mungkin berbeda dengan uang APBD Riau. Apalagi dalam pengelolaannya. Selain mudah ditilep, jumlahnya juga sangat besar dari kas Masjid. Menariknya lagi, meskipun dana APBD kerap disebut dengan uang titipan masyarakat yang pengelolaannya diserahkan kepada pejabat, namun sampai sekarang tidak banyak masyarakat yang tahu kemana perginya dana itu, apa manfaatnya secara riil bagi masyarakat dan lainnya.

Usut punya usut, ketidakjelasan itu pula yang diduga menjadi salah satu penyebab mengapa pengajuan RAPBD Riau tahun 2006 tertunda penyampaiannya yang nyaris sampai ke penghujung tahun 2005. Masalahnya, ada yang tidak beres dengan laporan keuangan dan proyek yang dikelola oleh satuan kerja di jajaran Pemprov Riau. Terlalu banyak dana yang perlu dicarikan kwitansi dan alasan penggunaannya. Bahkan ada yang pusing dalam menggunakan anggaran sehingga tetap utuh sampai akhir tahunnya. Sebagai sebuah institusi daerah yang jauh lebih besar dari sebuah masjid yang hanya terdiri dari beberapa orang pengurus, seharusnya pejabat kita malu, karena kelalaian ini nyaris berulang setiap akhir tahunnya.

Masalahnya tentu akan menjadi lebih sederhana kalau mereka meniru manajemen masjid. Di mana tiap penggunaan anggaran langsung diumumkan kepada publik dan pejabatpun nyaman kalau diminta pertanggung jawaban. Kalau sudah transparan, preman pun mungkin akan berpikir dua kali dan kehilangan alasan untuk memeras pejabat meminta uang tutup mulut.

Thursday, December 08, 2005

Habis Hujan Datanglah Banjir

BAGI Provinsi Riau hanya ada dua fenomena musim yang tak pernah bisa tertangani selama ini. Ketika musim panas atau kemarau datang, serangan kabut asap tak bisa teratasi akibat hutan dan lahan tidur membara karena terbakar. Sebaliknya, ketika musim hujan datang, banjirpun tak bisa terelakkan. Jangankan berjam-jam, apalagi berhari-hari, satu jam saja hujan turun, semua sudah tergenang di mana-mana.

Seperti yang terjadi dua hari silam (Riau Mandiri, 8/12), sebagai ibukota dan pusat pemerintah Provinsi, kondisi kota Pekanbaru sungguh menyedihkan setelah diguyur hujan lebat sekitar dua jam. Seluruh jalan-jalan protokol, seluruh kawasan yang menjadi kebanggaan Riau, tergenang air alias kebanjiran.

Sebutlah sajalah, mulai dari Jalan Sudirman, Jalan Tuanku Tambusai, Jl KH Ahmad Dahlan dan Jalan Riau, seluruhnya 'berkuah air'. Bahkan, di depan kantor Walikota pun tak luput dari banjir. Akibatnya tidak ada lagi kawasan di pusat kota yang aman untuk dilewati ketika musim hujan datang, karena banjir mengepung di mana-mana.

Kepada koran ini banyak warga masyarakat yang sangat prihatin dengan permasalahan banjir yang sepertinya tidak mendapat perhatian dari pemerintah, apakah Pemko Pekanbaru ataupun Pemprov Riau. Dulu, kata sejumlah warga, kondisi Pekanbaru di saat musim hujan tidak separah ini. Semestinya dengan pembangunan yang semakin pesat, tentu akan diiringi dengan penataan kota yang semakin baik pula, termasuk masalah drainase jalan.

Menurut hasil survei Kimpraswil Kota, diperkirakan terdapat 60 titik banjir pada tahun 2005 ini di Pekanbaru. Dan jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah seiring semakin banyaknya kawasan-kawasan baru yang dibuka sebagai pemukiman masyarakat. Selain titik banjir yang terus bertambah, drainase yang ada saat ini juga sudah tak memungkinkan lagi, baik panjang maupun ukuran kedalamnya.

Menurut pemikiran kita, penanganan banjir ini semestinya tak boleh berhenti dan harus tetap menjadi skala prioritas bagi Pemko Pekanbaru maupun Pemprov Riau sendiri. Sebab, bila banjir tak bisa ditangani atau terus terjadi dari waktu ke waktu, maka cost yang harus dikeluarkan untuk mengatasi dampak banjir itu sendiri akan lebih mahal lagi.

Untuk membuat Pekanbaru bebas banjir tentunya diperlukan pengkajian yang lebih mendalam dan komprehensif, bukan sekedar mengucurkan dana untuk memperbesar drainase yang sudah ada atau membuat drainase-drainase baru tanpa jelas ke mana airnya akan mengalir. Sebab, masalah banjir tidak hanya sebatas selokan yang tersumbat atau drainase yang kecil, tetapi juga terkait penataan kota.

Tidak bisa dipungkiri bahwa lemahnya pengawasan atau pemberian izin kepada para pengembang yang terlalu mudah untuk pembangunan komplek-komplek perumahan tanpa memperhatikan kawasan hijau, mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air. Sehingga begitu hujan datang, tak ada lagi tempat bagi air untuk mengalir, kecuali menggenang dan terus tergenang hingga akhirnya menjadi banjir.

Persoalan ini akan terus terjadi sepanjang tidak ada komitmen dan keseriusan yang jelas dari pemerintah dan instansi terkait. Sebab musim kemarau dan musim hujan akan terus terjadi sebagai sebuah siklus alam. Tinggal lagi, apakah kita akan terus berbanjir-ria bila musim hujan datang atau 'makan' kabut asap di sisi lain ketika musim kemarau datang.

Hari Anti Korupsi Memperingati Apa?

Tanggal 9 Desember ditetapkan sebagai Hari Anti Korupsi. Tidak ditahui siapa pemrakarsa penetapan tangal 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi, tidak jelas pula mengapa tanggal 9 Desember itu dipilih menjadi Hari Anti Korupsi, namun yang lebih tidak jelas lagi adalah apa yang sebenarnya diperingati pada Hari Anti Korupsi tersebut?

Kalau untuk mengingatkan warga negara Indonesia bahwa korupsi itu perlu diwaspadai, rasanya tak perlu, karena sudah hampir tiap hari mereka disuguhi teater korupsi,bahkan banyak yang ikut-ikutan melakukan korupsi, misalnya korupsi waktu atau korupsi janji. PNS misalnya, banyak yang lebih suka di warung kopi daripada di kantor. Sudahlah suka datang terlambat dan pulang lebih cepat, mereka juga tak sepenuhnya berada di kantor dan bekerja menjalankan roda administrasi negara.

Lantas untuk apa Hari Anti Korupsi? Apakah bisa hari itu dijadikan sebagai tonggak pengingat agar orang tak menyerah melawan aksi korupsi? Bagaimana hal itu bisa dilakukan, dan efektif, kalau realita yang berkembang justru seperti berpihak kepada para pelaku korupsi, karena banyak yang mendapat keuntungan atau bagian dari perilaku korupsi tersebut. Orang yang dituduh korupsi, polisi yang memeriksa mereka, jaksa yang menuntut mereka, hakim yang menyidangkan mereka, para pengacara yang membela mereka, para dokter yang siap sedia dengan surat keterangan sakit dan diagnosa kesehatannya, wartawan yang memberitakan, preman yang dibayar untuk mengamankan, para simpatisan yang suka datang sesekali dan dibantu sekolah anaknya, pengurus rumah ibadah yang dibantu membangun rumah ibadah, yayasan sosal yang menganggapnya dermawan karena suka membantu tanpa peduli dari mana asal uang bantuan tersebut, para sipir di penjara yang dengan senang hati jadi pelayannya karena kemurahan hatinya, dan seterusnya. Semua pasang badan melindungi dan menegakkan citra terhormat sang koruptor.

Dengan realitas yang sedemikian telanjang bagaimana mungkin perilaku korupsi bisa diberantas di negeri ini? Bagaimana mungkin memberantas suatu fenomena kontroversial yang justru telah dijadikan sumber penghasilan, bahkan sandaran hidup, bagi sebagian orang, karena beratnya beban hidup itu sendiri?

Atau mungkin Hari Anti Korupsi tersebut sengaja diciptakan untuk menyenang-nyenangkan hati saja? Bahwa meski tidak berdaya memberantas korupsi, karena suka korupsi juga, paling tidak kita punya momen yang menunjukkan bahwa kita sebenarnya juga tidak suka korupsi, tapi terpaksa menyukainya karena desakan kebutuhan dan keinginan hidup, dan hal itu diperlihatkan dengan menciptakan sebuah hari yang khusus untuk bersikap anti korupsi. Lalu hari itu kita kumandangkan ke mana-mana agar dunia tahu bahwa kita juga menolak perilaku korupsi. Selanjutnya, pada 364 hari lainnya, sesudah dan sebelum tanggal 9 Desember, kita korupsi lagi sambil menghibur diri bahwa paling tidak kita punya sebuah hari yang khusus untuk bersikap anti korupsi, tapi tetap saja melakukan korupsi, karena sikap dan aksi adalah dua hal yang berbeda, alias bukan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Lagipula, satu hari itu cukup berarti, karena bermakna 24 jam, atau 1.440 menit, atau 86.400 detik. Cukup lama kan?
Meski demikian, sebagai sebuah kreativitas, kita patut mengacungkan jempol pada pemrakarsa Hari Anti Korupsi, karena paling tidak dia terus menyalakan harapan bahwa perilaku korupsi bisa dilawan da sikap anti korupsi bisa ditumbuhkan. Namun, acungan jempol ini tentu hanya pantas diterimanya kalau kreasinya itu benar-benar didasarkan pada niat dan tekad yang jujur untuk memberantas perilaku korupsi dan bukan menciptakan peluang korupsi baru untuk dirinya sendiri, karena sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang atau lembaga yang tadinya sangat menggebu-gebu menentang perilaku jahat, malah terpuruk dalam kejahatan itu sendiri setelah dia merasakan nikmatnya berenang dalam aksi kejahatan tersebut. Seperti LSM anti korupsi yang justru menjadi korup setelah merasakan nikmatnya bantuan para donator dan model-model pendekatan finansial dari orang-orang atau lembaga korup yang mereka kritisi, sebab seperti kata orang bijak, setiap orang ada harganya. Selamat Hari Anti Korupsi.

Tuesday, December 06, 2005

Malin(g) Ku(u)ndang

Entah sumpah serapah yang keberapa lagi terlontar dari pedih hati masyarakat yang selalu tergores oleh ucap, tingkah, tindak yang tidak amanah, dari orang-orang yang diberi kuasa (legislatif) menjalankan amanah rakyat, untuk mewujudkan kehidupannya yang lebih baik. Dr (HC) Tenas Effendi menyentil mereka dengan bait pantun : “Ada Melayu mewakili rakyat/ bercakap pandai, berpidato pun hebat/ sayangnya kurang memperhatikan umat/ amanah sumpah banyak tak diingat”. Koreksi yang begitu menyentuh pun senyap atas semilir ambisi dalam bingkai kuasa yang dikompetensikan.

Sakit negeri ini memang kelewat parah. Kritisi masyarakat terhadap prilaku, peran dan fungsi legislatif, tidak lagi dianggap suatu responsibility amanah kepada rakyat (pemberi kuasa), malahan dianggap sebagai suatu tantangan dari digdjaya yang dimiliki oleh “Pendekar mabuk” di legislatif. Polemik ‘maling mengaku rampok’ berteriak-teriak mencari pembenaran dan mencari kambing- kambing yang harus diwarnai menjadi hitam yang sangat vulgar, sehingga tidak ada lagi ruang untuk saling wa tau syaubilhaqi (nasehat-menasehati dalam kebenaran). Yang ada celoteh ‘dungu’ keluar dari hati yang digelayuti amarah untuk menutupi lubang-lubang ‘kebusukan’ yang ter-struktur. Entah pencerdasan apa yang sedang dipertunjukan kepada rakyat, kita tak tahu.

Jabatan dan posisi bagi sebagian orang merupakan ‘rezeki’ yang sangat bernilai ekonomis dan sosial. Dengan safari dan mobil dinas seseorang merasakan, mempunyai kekuatan gaib yang mendorong kepercayaan dirinya (superiority) melebihi orang lain. Membusungkan dada, mendongak ke langit tanpa merasa berdosa sambil meludahi keringat pedagang, petani, supir, nelayan, guru, yang penghasilannya selalu dipungut untuk distribusi, atas nama PAD yang merupakan bahagian dari sumber APBD. Sebagian dari dana rakyat jelata itu, dipakai membeli baju safari dan mobil dinas yang mereka pakai.

Rakyat jelata berharap, tetesan keringatnya dipergunakan untuk chasanul khatimah (contoh yang baik) atas suatu prilaku politik yang mempunyai budaya malu, sehingga baju atau mobil dinas tidak dipakai untuk pergi ke salon, ke pasar, mengantar anak sekolah, atau duduk dan kongkow-kongkow di hotel berbintang, yang sama sekali tidak mempunyai korelasi dengan kedinasan. Andai saja Umar bin Aziz menjadi khalifah (pemimpin) di negeri ini, mungkin mereka sudah direjam. Umar bin Azis matikan suluh (lampu) Negara, untuk bicara dengan anaknya tentang urusan pribadi, sehingga cahaya lampu dinaspun tidak berhak mereka nikmati. Kita baru punya pemimpin yang pandai mengaji tapi belum teruji.

Ada juga pemimpin kita seperti yang dilukiskan Tenas Effendi dalam pantunnya : “Sebenarnya banyak melayu terkenal/ gelar berderet ilmupun handal/ tapi karena takut dicekal (di recall)/ dirinya selamat rakyat terjungkal” .

Maka tidaklah asing bagi rakyat jika sang ketua dari perkumpulan “pendekar mabuk” itu, selalu mencari pembenaran/justifikasi, atas sikap tindak dan prilaku anggotanya. Walaupun dia sendiri tidak berbuat seperti apa yang dilakukan anggotanya, tetapi pembelaan yang dilakukannya mengaburkan sikap yang mungkin selama ini putih menjadi abu-abu. Malahan kita khawatir lambat laun sikap itu menjadi hitam, karena gosong oleh sengatan dan desakan keinginan untuk tetap mempertahankan posisinya sebagai ketua. Peringatan Tenas Effendi orangtua negeri, tak lagi terbaca : “Ada Melayu hidup berjaya/ karena mau bermuka dua/ kemari memuji kesana memuja/ kaumnya melarat ia tak kena”.

Akhirnya apa yang dilakukan anggotanya diluar yuridiksi legislatif, ikut mempromosikan potensi Riau bersama BPI, dicarikan alasan pembenaran dari study banding menjadi marketing banding. Oleh UU, kegiatan itu mutlak menjadi tanggung jawab politik dan hukum eksekutif, sementara tugas legislatif justru mengawasinya bukan pula ikut menjadi staff pemasaran (promosi) BPI. Kayaknya sang ketua perlu berkaca kembali kepada UU tentang peran dan fungsi, hak dan kewajiban legislatif, yang diatur dalam undang-undang No 22 tahun 2003, tentang susunan kedudukan anggota DPR, DPRD Tk I, DPRD Tk II, agar prilaku anggota legislatif mempunyai kepastian peran dan fungsi, yang melahirkan kemajuan akal budi. Tidak dalam kebimbangan panjang yang tak menentu, seperti syair nasib melayu karangan Tenas Effendi : “Nasib melayu tak menentu/ terombang-ambing sepanjang waktu/ dikatakan mundur nampaknya maju/ pusaka punah satu persatu”.

Negeri yang ber-adat-kan Islam ini tentunya harus menjadi negeri Rahmatan lil Alamin. Dengan konsisten (istiqomah) melaksanakan dogma-dogma keagamaan seperti apa yang dinyatakan Muhammad SAW tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Artinya, Muhammad SAW tentunya tidak menyuruh orang di negeri ini mengadopsi situasi yang penuh intrik, suap, penggelapan, penggelembungan dan pengelabuan, dengan cara menekan, memeras dan memangsa sesama seolah menjadi kebutuhan, sehingga dimensi hidup dilumuri dengan penipuan dan membuat Sun Tzu membenarkan cara mereka dengan memberikan jurus baru, “Gunakan mata-mata dan lakukan pengelabuan dalam setiap usaha” agar orang-orang yang consent mengatasi kekusutan ini dapat dimarjinalkan.

Tentu yang perlu kita tiru adalah komitmen yang kuat untuk membersihkan negeri ini. Seperti yang disarankan Wu Tzu Hsu kepada rajanya Fuy- ch’ai, beberapa abad yang lalu, orang yang bandel dan kurang ajar yang melakukan pembodohan dan pemiskinan masyarakat secara sistematika dan ter-struktur memanfaatkan kekuasaan, jabatan dan fasilitas negara ‘harus dibabat’, agar tak lagi benih-benihnya ditanah. Hal serupa juga terjadi di Eropa. Di Inggris pada abad 19, juga diterapkan hukum keras bagi penyalahgunaan fasilitas dinas. Seseorang bisa dihukum mati hanya karena membawa pulang satu rim kertas seharga lima schilling.

Pada tahun 213 SM, perdana Menteri Cina Li Siu mengambil dan mengencingi topi para “cendikiawan” (pejabat) yang pandai, berpidato pun hebat tetapi melanggar sumpah dan amanah. Li Siu melakukan therapy dengan memecahkan telur pakai godam. Pengetahuan inilah yang disarankan oleh Muhammad SAW untuk dipelajari, agar kejayaan masa lalu negeri ini tak layu, seperti dikhawatirkan Tenas Effendi : “ Segitulah nasib orang Melayu/ bagaikan pohon semakin layu/ jayanya tinggal di masa lalu/ masa hadapan belum tahu” . Nauzubilla Minzalik Summa Nauzubillah

Teganya Disdikpora Pekanbaru

Gimanaaa gitu rasanya ketika membaca pemberitaan di media massa dalam beberapa hari terakhir menyangkut 'sikap' Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Kadisdikpora) Kota Pekanbaru.Kok tega ya menahan honor guru bantu. Sudah bulan keenam lho Desember ini guru bantu (yang diangkat Pemprov Riau) belum menikmati honor mereka.

Yang lebih gimanaa gitu, adalah alasan pihak Disdikpora, bahwa penundaan itu terjadi lantaran pemegang kas (termasuk dana honor guru bantu) sedang mengikuti studi banding.

Kok bisa ya? Sekali lagi, sudah enam bulan lho Pak Darius, para guru tersebut menunggu hasil keringat mereka. Selama enam bulan itu pula para guru yang jumlahnya 115 orang harus mencari pinjaman agar aktivitas kehidupan mereka tidak terganggu.Masih untung para guru tersebut bisa menunggu dengan sabar dan tidak bereaksi yang lebih keras untuk menuntut hak mereka. Kalau menyimak pemberitaan di media massa, 'orang-orang' di Disdikpora Pekanbaru tampaknya (maaf) cenderung bersikap masa bodo. Penilaian ini tentu saja berdasarkan ucapan mereka (orang-orang Disdikpora) kepada para wartawan. Salah satu buktinya, ucapan Wakadisdikpora Dra Hj Efie MPd yang Saya kutip dari pemberitaan di surat kabar ini, edisi Senin (5/12) halaman 17 , "Saya juga tak jelas apa alasan belum dibayarnya honor guru bantu itu. Tapi menurut pemegang kas karena daftar gaji belum dibuat, maka gaji itu belum bisa dibayarkan. Mungkin setelah itu selesai dibuat baru bisa dibayarkan," kata Efie.

Apa tidak ada petugas lain untuk menggantikan petugas yang studi banding itu, Buk? Dan alasan bahwa daftar gaji belum selesai dibuat, duh sangat sangat gimanaaa gitu lho! Bukti (tertulis) lainnya yang masih segar di ingatan Saya, tanggapan Kadisdikpora Drs Darius HM tentang pengadaan rapor. Dalam hal ini terjadi tumpang tindih pengajuan anggaran antara Disdik Provinsi dengan Disdikpora Pekanbaru, diduga akibat tidak adanya koordinasi kedua instansi tersebut. Menanggapi hal itu, Kadisdikpora mengatakan, "Tidak masalah itu, karena kita juga sudah menganggarkannya dalam APBD. Kita juga tidak mengharapkan semata rapor yang dicetak provinsi dan biasanya hanya menumpuk di gudang Disdikpora," ujar Darius dengan ringan.

Duh Bapak, jangan begitulah mengelola uang rakyat. Apalagi tidak sedikit lho dana yang dianggarkan untuk pembuatan rapor di Kota Pekanbaru ini. Untuk tahun 2005 ini saja, Disdikpora mencetak rapor sebanyak 44.000 eksemplar, dengan anggaran Rp4.500/eks, totalnya Rp198 juta.

Saturday, December 03, 2005

RZ Kini 48 Tahun

Gubernur Riau HM Rusli Zainal, sering juga disapa akrab RZ, Sabtu (3/12) memasuki usia 48 tahun. Sebuah perjalanan waktu yang hampir mencapai setengah abad. Berbagai pengalaman, baik yang manis maupun pahit sudah dilaluinya.Tentunya semua itu, merupakan pengalaman berharga dan menambah motivasi dalam membangun Provinsi Riau ke depan.
Kini, sebagai gubernur Riau, RZ tidak hanya memikul beban keluarga di pundaknya dengan umur hampir kepala lima itu. Tapi, ada yang lebih berat, yakni pertanggungjawaban moral kepada masyarakat, maupun kepada Allah SWT. Lihatlah misalnya, lebih 40 persen penduduk Riau yang masih berada di bawah garis kemiskinan, merupakan persoalan yang harus diselesaikannya secara cermat. Demikian pula kualitas pendidikan penduduk, mayoritas setingkat Sekolah Dasar (SD). Bahkan ada yang tidak dapat menyelesaikan studinya, akibat kekurangan biaya.
Semua masalah ini berbaur dengan belum baiknya infrastruktur di sejumlah kabupaten. Sementara RZ, seperti dipacu waktu menyelesaikan skala prioritas program-program besar dan mendasar. “Kemiskinan erat kaitannya dengan kebodohan,” ujarnya dalam berbagai kesempatan..
Apa yang dikemukakan itu ada benarnya. Di lingkungan masyarakat miskin, melanjutkan studi ke tingkat SD bukan perkara mudah. Sulitnya biaya, kelangkaan buku, gedung sekolah yang tak memenuhi persyaratan dll, seperti bergabung dalam fokus kemiskinan.
Karena itu, dua program “Kabinet: RZ dan Wan Abu Bakar (WA) harus lebih tajam membaca persoalan itu. Demikian pula para stafnya, tak boleh menggantungkan diri kepada atasan. Sebab dampaknya tidak kecil. Kurang inisiatif, tak berani mengambil risiko menghadapi tugas dan selalu berdalih “terserah atasan”, merupakan signal yang harus dirubah.
Khusus untuk anggota kabinet, dalam memacu percepatan pembangunan Riau ke depan, kinerja “Anggota Kabinet RZ ” perlu dievaluasi kembali. Karena di sana sini, ada stigma yang menjadi batu karang jika tak cepat diselesaikan. Saat ini menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pelada), sudah ada tanda-tanda mereka yang pernah gagal, ingin maju kembali. Ironisnya, para ‘pecundang’ tersebut berlindung di bawah garis “triumvirate” (tiga serangkai) RZ, WA dan MM (Mambang Mit).
Menghadapi opini publik, para pecundang berdalih tenaganya diperlukan meski kalah dalam Pelada. Jika bisa lolos, belum tentu mereka ingat kepada budi baik “triumvirate” yang ikut membesarkannya. Seperti anak harimau yang dipelihara, diberi makan enak, setelah besar mencoba memangsa majikannya.
Tentu saja adagium itu, tidak di semua bidang terjadi. Ada beberapa bagian pembangunan yang sudah benar mengikuti “on the right track”. Artinya tidak neko-beko dan taaat asas. Program K2I singkatan dari kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur sudah benar arahnya. Program ini lebih realistis, ketimbang Visi Riau 2020 yang terus terang saja masih sebagai hal yang di “awang-awang”. Terutama menghadapi persaingan global, sejumlah negara yang berbatas dengan Riau seperti Malaysia dan Singapura.
Saya cendrung K2I lebih tepat diutamakan, ketimbang Visi Riau 2020 yang belum menjadi “moment of hopes” masyarakat. Dengan demikian asas yang mengikuti “on the rigth track” harus terus dipertajam. Kinerja anggota kabinet RZ + WA perlu terus-menerus dievaluasi. Bagi yang kinerjanya kurang baik, sikapnya yang arogan dan kurang mampu berkomunikasi, sebaiknya jangan dipertahankan. Meski ada yang sempat memohon berkal-kali agar mendapat jabatan.
RZ yang usianya mendekati setengah abad, perlu diberi dorongan untuk menggeser anggota kabinetnya yang tidak bisa bekerjasama dan berlatar belakang pemikiran ortodok. Sebaliknya jika ada anggota kabinetnya meski pandai secara teoritis dan “scientific”, namun hanya berperan sebagai “solo run”, harus dicopot.
Alasan-alasan yang sulit dihapuskan RZ adalah jika ada orang yang beriba-iba di hadapannya. Sikap RZ yang santun dan “tidak sampai hati”, jangan dijadikan alasan menggeser stafnya yang bekerja tidak memenuhi harapan. Karena sekarang saatnya tidak boleh bermain-main lagi. Siapa saja yang tak memenuhi standar yang ditentukan “triumvirate”, tidak perlu ragu-ragu dicopot saja.
Kita tentu tidak ingin menyebut nama-nama staf yang bekerja “semau-maunya”, bahkan ada yang mengatur semua pekerjaan (baca proyek) untuk kepentingan pribadi, tapi mengatasnamakan RZ. Karena itu, “triumvirate” harus punya daftar konduite untuk anggota kabinet yang seperti itu. Proyek-proyek berskala besar, sudah saatnya harus dikelola secara baik. Sebab masyarakat sangat mendambakan manfaatnya. Pedang sasaran K2I yang sudah menjadi kesepakatan, tak perlu diubah fokusnya.
RZ sebagai Gubernur Riau memang “wisdom” menyimak berbagai kritikan dan protes terselubung. Salah satu kelebihannya adalah tidak mau mengobral kemarahan, apalagi dengan kata-kata seperti mitraliur yang bertubi-tubi. Putra kelahiran Mandah ini, kalau boleh saya ibaratkan mengikuti sikap Mahatma Gandhi yang selalu mengajarkan “non violernce” (tidak dengan kekerasan). Tetapi bukan berarti tidak berani tegas. Kata-kata yang santun dapat merupakan keputusan yang benar, jika dilahirkan dengan pertimbangan matang, tidak sekedar “like and dislike”.
Selama puluhan tahun bergaul dengan RZ dan WA, saya melihat sosok
keduanya tak banyak perubahan. Apalagi keduanya berlatar belakang partai politik berbeda, tetapi mampu bersatu saat Pelada tahun 2003 lalu. Dari sisi ini, sebenarnya tidak perlu terjadi adanya” dualisme” kepemipinan. Keduanya bekerja untuk kemajuan Riau. Duo ini merupakan putra Riau terbaik saat lulus dalam Pelada 2003.
Soal karakter dan kinerjanya tentu masing-masing punya gaya tersendiri. Dari kerangka ini, para staf tinggal mengikuti saja. Jangan menambah ruwet persoalan, apalagi membentuk kelompok-kelompok. Selamat bekerja. Selamat membangun negeri ini. Kami akan mendukung apapun yang Anda lakukan, selama itu benar. “Bon anniversaire,” kata orang Perancis. “Selamaik ulang taun,” kata orang Bangkinang. “May God bless you and your family,” kata dunia.

Riau Kaya, Tapi........

Setiap melewati Jalan Sudirman, mata saya selalu memperhatikan Kantor Gubernur Riau. Misalnya sewaktu rehab Kantor Gubri yang beberapa kali molor penyelesaiannya. Sekarang bongkar pasang baru pagar dan pembangunan pagar kantor Gubri. Dalam hati saya berkata, "Bukankah Gubri mencanangkan Program K2I? Lalu kenapa kantornya yang dipercantik. Apa hubungannya kantor yang megah dengan pemberantasan kebodohan dan kemiskinan. Saya pun berkata lagi, "Ah Gubri hanya gagah-gagahan. Gubri hanya pandai mempercantik diri sendiri (kantornya, red), biar enak dipandang. Gubri pesolek, biar enak dipandang mata."

Itu adalah hal nyata yang tampak dengan mata kasat. Namun kenyataannya Riau merupakan daerah yang tercatat angka kemiskinannya termasuk tinggi, namun juga tercatat sebagai daerah yang terkorup. Kenyataan ini sangat meyedihkan sekali, jika dibandingkan dengan hasil kekayaan alam Riau yang melimpah. Riau adalah daerah kaya. Katanya. Semua pun bilang begitu.

Proyek rehab Kantor Gubri yang menelan uang rakyat (APBD) belasan miliar rupiah, proyek bongkar pasang pagar baru dan kolam Kantor Gubri yang juga menelan dana sekitar Rp4 M, rehab Gedung Daerah yang juga menelan dana miliran dan proyek lainnya, menimbulkan decak 'kagum' dan tanya di benak saya dan mungkin juga bagi yang lainnya. "Apakah pembangunan itu ada azas manfaatnya?".

Dari mata orang awam saja bisa menjawab. "Semua itu tidak ada manfaatnya, kecuali hanya untuk gagah-gagahan. Karena bangunan yang sebelumnya masih kuat atau pagar yang sebelumnya masih kokoh, pastilah masih bisa dipakai. Nyatanya kantor lainnya masih memakai pagar yang sama."

Pengemis, masyarakat miskin pun mungkin dalam hati mereka berkata," Andai duit untuk merehab tersebut, dibangun rumah sederhana yang layak huni (RSH) untuk kami yang papa ini dan diberi kepada kami gratis, atau setidak dengan harga murah, alangkah murah hatinya Gubri. Alangkah bermanfaatnya bagi kami."

Anak-anak asongan, penyemir sepatu atau anak-anak putus sekolah pun berkata, "Andai duit yang 'berember-ember' itu digunakan untuk merehab kantor dan pagar tersebut diberikan pada kami berupa beasiswa, alangkah suka hati kami, karena bisa bersekolah lagi menggapai cita-cita, yang bukan hanya sekadar cita-cita. Tapi bisa menjadi nyata, karena kemurahan hati Pak Gubri. Pak Gubri adalah pahlawan kami."

"Atau kalau tidak untuk sekolah gratis, berobat gratis. Membangun jalan-jalan kota yang sebagian besar masih jelek mutunya, bahkan masih banyak yang masih jalan tanah," gumamnya keterusan (yang gratis-gratis kan enak, dan tidak ada yang menolak, walaupun yang kaya sekalipun).

Bayangan hasilnya kalau dana tersebut digunakan untuk untuk hal-hal yang bermanfaat di atas. Masayarakat bukan hanya berterima kasih dan terbantu, tapi semua itu akan menjadi aset masa depan bagi Riau. Karena siapa tahu dari sekian anak yang diberi beasiswa bisa mengharumkan nama Riau atau setidak akan memberi balas jasa terhadap apa yang telah diterimanya. Dan mereka akan mensumbangsihkan ilmunya untuk kemajuan Riau di masa datang.

Setidaknya Riau punya putra-putri yang berkualitas dan tahu membalas budi.Kalau sudah punya aset orang-orang yang berkualitas (tak lupa harus berakhlak dan bermoral). Riau jauh dari yang namanya orang-orang korup. Kemiskinan dan kebodohan sudah sangat minim angkanya. Bolehlah Riau berbangga diri. Barulah bisa dinamakan Riau kaya. Riau bukan hanya kaya dengan kekayaan alam, tapi juga kaya dengan orang-orangnya yang berkualitas dan bermoral, namun miskin dari segala kebrobrokan (kemiskinan, kebodohan, pengangguran, prostitusi, kriminalitas). Uh... andai saja bisa (mudah-mudah mimpi ini bisa jadi nyata. Amin!).

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More