Tuesday, December 06, 2005

Teganya Disdikpora Pekanbaru

Gimanaaa gitu rasanya ketika membaca pemberitaan di media massa dalam beberapa hari terakhir menyangkut 'sikap' Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Kadisdikpora) Kota Pekanbaru.Kok tega ya menahan honor guru bantu. Sudah bulan keenam lho Desember ini guru bantu (yang diangkat Pemprov Riau) belum menikmati honor mereka.

Yang lebih gimanaa gitu, adalah alasan pihak Disdikpora, bahwa penundaan itu terjadi lantaran pemegang kas (termasuk dana honor guru bantu) sedang mengikuti studi banding.

Kok bisa ya? Sekali lagi, sudah enam bulan lho Pak Darius, para guru tersebut menunggu hasil keringat mereka. Selama enam bulan itu pula para guru yang jumlahnya 115 orang harus mencari pinjaman agar aktivitas kehidupan mereka tidak terganggu.Masih untung para guru tersebut bisa menunggu dengan sabar dan tidak bereaksi yang lebih keras untuk menuntut hak mereka. Kalau menyimak pemberitaan di media massa, 'orang-orang' di Disdikpora Pekanbaru tampaknya (maaf) cenderung bersikap masa bodo. Penilaian ini tentu saja berdasarkan ucapan mereka (orang-orang Disdikpora) kepada para wartawan. Salah satu buktinya, ucapan Wakadisdikpora Dra Hj Efie MPd yang Saya kutip dari pemberitaan di surat kabar ini, edisi Senin (5/12) halaman 17 , "Saya juga tak jelas apa alasan belum dibayarnya honor guru bantu itu. Tapi menurut pemegang kas karena daftar gaji belum dibuat, maka gaji itu belum bisa dibayarkan. Mungkin setelah itu selesai dibuat baru bisa dibayarkan," kata Efie.

Apa tidak ada petugas lain untuk menggantikan petugas yang studi banding itu, Buk? Dan alasan bahwa daftar gaji belum selesai dibuat, duh sangat sangat gimanaaa gitu lho! Bukti (tertulis) lainnya yang masih segar di ingatan Saya, tanggapan Kadisdikpora Drs Darius HM tentang pengadaan rapor. Dalam hal ini terjadi tumpang tindih pengajuan anggaran antara Disdik Provinsi dengan Disdikpora Pekanbaru, diduga akibat tidak adanya koordinasi kedua instansi tersebut. Menanggapi hal itu, Kadisdikpora mengatakan, "Tidak masalah itu, karena kita juga sudah menganggarkannya dalam APBD. Kita juga tidak mengharapkan semata rapor yang dicetak provinsi dan biasanya hanya menumpuk di gudang Disdikpora," ujar Darius dengan ringan.

Duh Bapak, jangan begitulah mengelola uang rakyat. Apalagi tidak sedikit lho dana yang dianggarkan untuk pembuatan rapor di Kota Pekanbaru ini. Untuk tahun 2005 ini saja, Disdikpora mencetak rapor sebanyak 44.000 eksemplar, dengan anggaran Rp4.500/eks, totalnya Rp198 juta.

0 komentar:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More