Friday, December 09, 2005

Belajarlah dari Manajemen Masjid

Mengapa orang banyak takut mengambil uang masjid? Mungkin karena takut mendapat bala dan celaka menerima sumpah atau kutukan dari masyarakat. Apalagi yang menyumpah itu orang semasjid yang doanya Insya Allah pasti ada yang makbul. Lalu mengapa pula sebagian para pejabat tidak takut mengkorup uang rakyat dan mendapat sumpah serapah dari masyarakatnya?. Jawabnya, bisa jadi mereka telah kebal sumpah karena telah mengucapkan sumpah saat dilantik dulunya.

Selain takut mendapat celaka, orang ogah mengkorup uang masjid karena memang sulit untuk mengambilnya dan keberadaannya mendapat pengawasan melekat (waskat) dari masyarakat. Buktinya, setiap uang masuk dan uang keluar selalu tertulis dengan rapi di papan pengumuman masjid. Jelas berapa honor untuk kegiatan ceramah, honor bulanan garin (penjaga masjid), beli cat sampai ke bentuk kecil lainnya.
Hebatnya lagi, papan pengumuman itu letaknya di tempat yang dapat dibaca oleh siapa saja meskipun sebenarnya masyarakat sendiri tidak begitu getol untuk mempertanyakannya.

Tidak hanya sampai di situ, tiap kali menjelang khutbah shalat Jumat atau wirid mingguan, pengurus masjid selalu tampil dihadapan jemaah dan menyampaikan neraca keuangan dalam satu Minggu kepada publik. Maksudnya tentu selain transparansi, agar masyarakat tahu bahwa dana masjid telah digunakan untuk sejumlah keperluan dan mudah-mudahan jemaah bersimpatik ramai-ramai ikut menyumbang.

Hal ini hanyalah miniatur atau sebagian kecil dari ajaran Islam yang mengajarkan kepada kita arti transparansi dalam keuangan. Seperti halnya dengan shalat berjamaah yang mengajarkan kepada kita tentang miniatur kepemimpinan dalam Islam. Makmum dengan bekal iman dan kepercayaanya mengikuti semua gerakan imam dan tetap melakukan kontrol kalau-kalau sang imam batal dan salah dalam shalat. Imam pun berdirinya tidak jauh-jauh dari makmum dan sewaktu-waktu siap mundur kalau ada yang lebih berkualitas dari dirinya.

Uang masjid mungkin berbeda dengan uang APBD Riau. Apalagi dalam pengelolaannya. Selain mudah ditilep, jumlahnya juga sangat besar dari kas Masjid. Menariknya lagi, meskipun dana APBD kerap disebut dengan uang titipan masyarakat yang pengelolaannya diserahkan kepada pejabat, namun sampai sekarang tidak banyak masyarakat yang tahu kemana perginya dana itu, apa manfaatnya secara riil bagi masyarakat dan lainnya.

Usut punya usut, ketidakjelasan itu pula yang diduga menjadi salah satu penyebab mengapa pengajuan RAPBD Riau tahun 2006 tertunda penyampaiannya yang nyaris sampai ke penghujung tahun 2005. Masalahnya, ada yang tidak beres dengan laporan keuangan dan proyek yang dikelola oleh satuan kerja di jajaran Pemprov Riau. Terlalu banyak dana yang perlu dicarikan kwitansi dan alasan penggunaannya. Bahkan ada yang pusing dalam menggunakan anggaran sehingga tetap utuh sampai akhir tahunnya. Sebagai sebuah institusi daerah yang jauh lebih besar dari sebuah masjid yang hanya terdiri dari beberapa orang pengurus, seharusnya pejabat kita malu, karena kelalaian ini nyaris berulang setiap akhir tahunnya.

Masalahnya tentu akan menjadi lebih sederhana kalau mereka meniru manajemen masjid. Di mana tiap penggunaan anggaran langsung diumumkan kepada publik dan pejabatpun nyaman kalau diminta pertanggung jawaban. Kalau sudah transparan, preman pun mungkin akan berpikir dua kali dan kehilangan alasan untuk memeras pejabat meminta uang tutup mulut.

1 komentar:

kalau jelas banyak yang merasa dirugikan, da.

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More