Wednesday, November 30, 2005

Mafia Bambu Kuning

Zaman sekarang ini cara korupsi makin canggih. Dalam sebuah pertemuan “Corruption watch” wakil dari Polda Riau menyatakan “Kami dari jajaran Polda Riau hanya 16 personil untuk memantau korupsi di Riau”. Belum lagi ceramah ini berakhir sayapun bertanya “Kerjasamanya dengan siapa saja Pak? Punya nggak link dengan corruption watch, auditor dan pusat-pusat pemberantasan korupsi PBB?”. “Boro-boro punya alat, komputer saja cuma satu”. Sampai disini sayapun menarik nafas panjang. Bagaimana bisa dipantau korupsi kalau tidak ada online. Sebab memantau korupsi bukannya seperti menangkap pencuri ayam.

Tapi nasib hukum di Indonesia tidaklah seperti nasib hukum di negeri lain. Di Cina sebagian besar dari pemberantasan koruptor orangnya berdasi, bersih, dan mengerti dengan audit. Berapa jumlah koruptor yang ditangkap di Cina dalam setahun? Sejak 5 tahun terakhir belum pernah di bawah 350 ribu. Bayangkan! Lebih dari 10 persen di antara jumlah ini menghadapi dead penalty alias hukum tembak.

Dan Zhurongji waktu menjadi Perdana Menteri Cina dengan tegas menyatakan “Next year if you come to Beijing you can see 101 coffin, 100 corruptor, one is mine not because I am a corruptor but they kill me” (Tahun depan datanglah ke lapangan Tien Amien anda akan melihat 101 keranda, 100 keranda koruptor, satu keranda saya karena dibunuh koruptor). Sekalipun angka korupsi tinggi di Cina akan tetapi ada dua metoda yang dicanangkan secara serius yakni satu keluarga satu anak dan korupsi dianggap sebagai pembunuh masyarakat.

Ketika PBB menentang Cina yang menjatuhkan hukuman mati untuk koruptor ini Zhurongji dengan nada lepas bicara “Bahwa koruptor lebih jahat dari pembunuh dan harus dibunuh dan ini bukan masalah PBB”. Ketika saya mengikuti konfrensi Golkar untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, ide saya pertama adalah menembak koruptor di tengah lapang supaya orang lain tak berbuat korupsi. Ide saya ini mendapat sanggahan keras dari Muladi, mantan Rektor Universitas Diponegoro dan kini menjadi Direktur Lemhanas dan rupanya Muladi sekarang ini sedang dihubung-hubungkan dengan masalah korupsi yang terjadi dimasa kekuasaan Golkar dulu.

Nah, bagaimana korupsi di Indonesia? Lebih dari 600 triliun semasa pemerintahan Soeharto duit ini dilahap oleh rezim Seoharto dan tak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk BLBI saja harus terkuras Rp315 triliun duit negara lesap dan mengalir ke Singapura. Karena sistem pengatasan korupsi yang tidak jelas ini hari ini dimasukkan nama si A sebagai koruptor yang dicari, besok sudah muncul di Kerinci dan dihadiri Gubernur lagi. Dalam hati saya lantaknyalah! Begitu pula Eka Cipta Wijaya yang mempunyai Indah Kiat sekarang ini, beruntun saya mencari angka-angka duit negara yang ludes ketika saya di Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, tapi tak ada tindakan aparat.

Penyakit korupsi ini pun mewabah di daerah. Ambillah misalnya sedekah yang diberi oleh Menteri Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Propinsi Riau untuk memberi peralatan jantung. Sebagai dokter yang menulis buku Critical Care (3 jilid) saya mengetahui sekali bahwa alat-alat ini sangat menentukan ketika dilakukannya kateterisasi. Disedekahkanlah oleh Menteri Kesehatan duit Rp15 milyar kepada Kepala Dinas Kesehatan. Inipun atas dasar pengaruh Dr Aulia Sani, mantan Direktur Rumah Sakit Harapan Kita yang ingin menyumbangkan ilmunya di Rumah Sakit Umum Arifin Achmad.

Lalu tender inipun mula-mula pakai diam-diam, sudah terjadi hiruk-pikuk barulah diadakan tender terbuka. Semua PT boleh memasukkan tawaran. Dalam 20 perusahaan ini terdiri dari 16 PT dan 2 CV, CV Prima Citra Perkasa yang di belakangnya terdapat Erick Chang telah lama mendapat perhatian saya terutama tender di Dinas Pendidikan. Hampir semuanya diraup oleh Erick, termasuk kampung kelahiran saya yang sangat saya cintai diadakanlah dokumen Prakualifikasi Pengadaan Peralatan Medis RSUD Bagansiapi-api. Lalu diadakanlah tender 'bim salabim' oleh Dinas Kesehatan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2005. Total seluruhnya untuk Riau Rp41,5 miliar.

Dijelaskan disana bahwa sumber dana yang akan membiayai pekerjaan ini adalah pemerintah Republik Indonesia melalui DASK Belanja Modal melalui Dinas Kesehatan Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2005. Aneh bin ajaib, walaupun perusahaan yang dipakai oleh mafia bambu kuning ini macam-macam tapi yang menang yaa... Erick juga. Betul-betul saya merasa aneh bagaimana Dinas Kesehatan bisa diatur oleh Erick padahal ini adalah bagian daripada public service.

Ambillah misalnya ketika saya menelepon Aulia yang akan menggunakan alat kateter jantung ini, maka dia mengatakan “Alat yang kita gunakan itu biasanya adalah General Electric (GE), harusnya bagaimana orang yang memakailah”. Tapi oleh Diskes Riau GE buatan Amerika Serikat yang harganya Rp 2 miliar lebih tinggi dari Siemens, tak laku. Walau PT Rajawali Nusindo memberikan penawaran Rp13.390 miliar, sama dengan tawaran Siemens, tetap saja alat lapuk itu yang dimenangkan. Ini artinya, Kepala Dinas Kesehatan mencari bengkak. Apa pasal? Karena kalau dibeli Siemens secara matematis biaya alat dikurang dengan pembelian memberikan sparring yang besar untuk dikorupsi ditambah untung besar.

Karena hubungan saya ini luas dan di Jakarta, saya tanyakan pula dengan Siemens barulah terbuka rahasianya, rupanya alat ini paling Rp8,5 miliar dengan segala aksesorinya. Jadi artinya leluasalah Erick Chang memberikan “angpau” alias uang sogok mulai dari Kepala Dinas sampai ke kroco-kroco. Ketika saya memeriksakan kesehatan di RSUD terdengar pula bisik-bisik “Ade ni nampaknya orang nak ke pabrik Siemens di Berlin sebab Pak Kepala Dinas sudah datang utusannya kesini”. Dalam hati saya “Berlin ohh...Berlin, tembokmu telah tiada, tembok korupsi kini di Indonesia”.

Karena kontrak dengan Erick ini meliputi kontrak-kontrak besar yang didalam proyek yang istilah internasionalnya dikatakan health for today, education tomorrow artinya Erick Chang ini gembong bambu kuning untuk proyek kesehatan dan proyek pendidikan untuk propinsi ini, maka saya mohon pada Pak Kapolda dan Pak Kajati untuk membentuk Tim PENCIRIK atau Tim Pencari Fakta Korupsi Erick yang seluruhnya di Diskes sekitar Rp41,5 miliar, termasuk Rp15 miliar untuk alat jantung sedekah dari Menteri Kesehatan.

Kemarin, saya telahpun memberikan data kepada orang KPK, Junino Yahya. Semua data-data PENCIRIK saya serahkan padanya. Akan tetapi alangkah malunya Kapolda dan Jaksa Tinggi bila data-data korupsi PENCIRIK diketahui oleh KPK tanpa diketahui oleh penegak hukum di Riau ini. Kalau sampai ini kejadian maka saya usulkan sekali lagi kantor Kapolda pindahkan saja ke Tenayan, sebab ape tidak saja gunanya. Dan, kantor Kejati dipindahkan ke Meranti Pandak biar dia mengetahui sulitnya rakyat miskin akibat koruptor ini. Kedua lokasi ini diganti dengan galery dan gedung orkestra (bukan Bandar Serai do) tapi bertahap internasional Zubin Mehta. Suai???

0 komentar:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More